JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pembiayaan perumahan, khususnya melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 2025. Program ini bertujuan untuk menyediakan sebanyak 220 ribu unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, mengungkapkan komitmennya dalam menyalurkan pembiayaan perumahan. Ia menekankan bahwa pihaknya berusaha terus meningkatkan layanan serta merancang berbagai skema pembiayaan perumahan, agar lebih banyak masyarakat yang dapat memperoleh manfaat dari program ini. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah acara di Jakarta. Berdasarkan informasi yang terdapat dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, pemerintah akan mengalokasikan investasi sebesar Rp18,77 triliun untuk program FLPP dalam rangka penyediaan 220 ribu unit rumah. Alokasi dana tersebut diharapkan dapat berkontribusi sebesar 2,8 persen terhadap pemenuhan kebutuhan kepemilikan rumah bagi MBR yang saat ini belum terpenuhi. Dalam kesempatan tersebut, Heru Pudyo Nugroho menegaskan bahwa BP Tapera sangat mendukung kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pembiayaan perumahan. Ia juga menyoroti bahwa dalam upaya mengurangi *backlog* kepemilikan rumah, terdapat beberapa alternatif kebijakan yang dapat dipertimbangkan. Di antaranya adalah skema *tiering* suku bunga/marjin untuk KPR FLPP, serta pembatasan masa subsidi, yang disertai pengembangan skema FLPP dana abadi. Lebih lanjut, pembentukan dana perumahan serta peningkatan pembiayaan dari non-APBN melalui *blended financing* menjadi sorotan dalam program Indonesia *Green Affordable Housing Programme* (IGAHP), yang ditujukan untuk menarik dana donor dalam mendanai perumahan yang ramah lingkungan. Inisiatif ini diharapkan dapat mendukung pembangunan berkelanjutan di tengah tantangan perubahan iklim. Heru juga menyampaikan bahwa program pembiayaan perumahan yang dirancang pemerintah sebagai terobosan ini, tidak hanya akan membantu mengatasi *backlog* perumahan, tetapi juga memperkuat daya ungkit fiskal pemerintah dengan mengaktivasi sumber-sumber dana di luar anggaran negara. Saat ini, BP Tapera tengah merancang skema *creative financing* yang bertujuan untuk memperluas proses bisnisnya. Upaya ini dilakukan secara kolaboratif dengan berbagai komite dan pemangku kepentingan guna mempersiapkan peraturan yang dibutuhkan. Sebagai bagian dari transformasi, BP Tapera sedang berusaha untuk menyempurnakan tata kelola demi menjadi badan *single housing financing*. Kedepannya, seluruh aspek pembiayaan perumahan akan dikelola sepenuhnya oleh BP Tapera, tidak hanya terbatas pada pengelolaan tabungan perumahan. Pentingnya sektor perumahan dalam pengembangan sosial dan ekonomi suatu negara tidak dapat dipandang sebelah mata. Sektor ini dikenal memiliki efek pengganda (*multiplier effect*) yang signifikan terhadap berbagai sektor lainnya. Untuk memastikan keberlanjutan program pembiayaan perumahan bagi MBR, pemerintah perlu menyediakan dukungan yang kuat. Data terakhir menunjukkan bahwa hingga Agustus 2024, BP Tapera telah berhasil menyalurkan 119.100 unit rumah senilai Rp14,699 triliun. Rincian tersebut mencakup 115.065 unit rumah melalui program FLPP senilai Rp14,028 triliun, serta 4.035 unit rumah melalui pembiayaan Tapera yang bernilai Rp671,45 miliar. Penyaluran FLPP untuk tahun 2024 sudah menjangkau 33 provinsi serta 387 kabupaten/kota, meliputi 9.830 perumahan yang dibangun oleh 6.635 pengembang, bekerja sama dengan 37 bank penyalur. Ini mencerminkan komitmen BP Tapera dalam menjawab tantangan kebutuhan perumahan di Indonesia. ANTARA