JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Ketua Umum Indonesian Institute for Public Governance (IIPG), Rudiantara, mengungkapkan bahwa proses penilaian untuk *Anugerah Pandu Negeri 2024* yang diselenggarakan oleh lembaganya dilakukan secara mandiri dan transparan. Rudiantara memberikan ucapan selamat kepada semua pihak yang nantinya akan menerima penghargaan tersebut. Ia menegaskan bahwa penilaian ini bebas dari intervensi. "Penilaiannya adalah independen," ungkapnya saat konferensi pers di Hotel Aryaduta, Jakarta, pada hari Kamis. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa ada tim independen yang bertugas untuk melakukan *check and balances*, serta melakukan pengecekan ulang. Proses ini bertujuan agar hasil penilaian tetap sesuai dengan lima prinsip *good governance*, yaitu transparansi, independensi, tanggung jawab, akuntabilitas, dan keadilan. Menurut Rudiantara, pentingnya penilaian ini menjadi lebih berarti mengingat penghargaan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. "Penghargaan ini diberikan kepada pemerintah daerah yang dianggap telah mencapai prestasi terbaik di bidang kinerja pemerintahan. Selain itu, aspek *governansi* yang sebelumnya dikenal sebagai tata kelola juga menjadi sorotan utama," jelasnya. Sebagai mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam konteks *governansi* pemerintahan. "Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah melalui pelatihan. Mengirim sumber daya manusia dari institusi kita untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang diperlukan," tambahnya. Ia menekankan bahwa keberadaan sumber daya manusia yang berkualitas sangat penting untuk meningkatkan kualitas *governansi* di pemerintahan. Upaya ini diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk lebih baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. ANTARA