JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Kementerian Dalam Negeri bersama dengan Tempo Media Group telah memberikan penghargaan kepada sejumlah penjabat (Pj) kepala daerah yang berhasil menjadikan daerah mereka lebih maju. Fokus penghargaan ini adalah pada berbagai aspek seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik yang prima, serta pertumbuhan ekonomi lokal. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam pernyataan resmi yang disampaikan di Jakarta, menekankan pentingnya pelaksanaan evaluasi yang dilakukan dengan adil dan objektif terhadap kinerja para Pj kepala daerah. Menurutnya, acara yang bertajuk *Apresiasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah 2024* ini tidak hanya diadakan sebagai seremoni, melainkan sebagai upaya untuk menciptakan iklim kompetisi yang sehat antara para pemimpin daerah. Tito berharap bahwa penghargaan yang diberikan dapat menjadi sumber motivasi bagi para Pj kepala daerah untuk senantiasa berinovasi serta berkontribusi terbaik untuk masyarakat yang mereka pimpin. Proses penilaian untuk penghargaan ini dilaksanakan secara ketat dengan metode kuantitatif oleh Kementerian Dalam Negeri dan kerja sama dengan Tempo Media, melibatkan dewan juri yang kompeten di bidangnya. Diantaranya termasuk Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir Balaw; Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih; peneliti politik dari BRIN, Siti Zuhro; Staf Ahli Menpan RB di bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Jufri Rahman; serta Direktur Utama Tempo Media Group, Arif Zulkifli. Proses penjurian dilakukan dengan mengacu pada kinerja selama dua triwulan, atau enam bulan terakhir. Terdapat tiga kategori penilaian utama, yaitu kinerja keseluruhan, kesejahteraan rakyat, serta pelayanan publik dan ekonomi daerah, yang semuanya ditentukan berdasarkan tiga klasifikasi kekuatan fiskal daerah, yakni tinggi, sedang, dan rendah. Selain itu, hasil evaluasi diperkuat dengan survei yang dilakukan bersama tSurvey untuk mengukur tingkat kepuasan publik terhadap kategori-kategori tersebut. Setelah proses penilaian dan pemeringkatan dilakukan, para finalis diundang untuk menyampaikan presentasi mengenai pencapaian yang telah diraih di depan para dewan juri sesuai dengan kategori masing-masing. Selama dua hari, yaitu pada 8 dan 9 Agustus 2024, para Pj gubernur, Pj bupati, dan Pj wali kota memaparkan hasil kerja mereka. Di akhir sesi presentasi, dewan juri berdiskusi dan menetapkan pemenang dari penghargaan ini. Dari 20 provinsi dan 145 kabupaten/kota yang dinilai, terpilih 11 pemenang di tingkat provinsi dan sembilan di tingkat kabupaten/kota. Melalui penghargaan ini, diharapkan dapat semakin meningkatkan semangat berprestasi di kalangan Pj kepala daerah demi kemajuan serta kesejahteraan masyarakat. Penilaian dilakukan dalam tiga kelompok berdasarkan aspek yang berbeda, yaitu kesejahteraan rakyat, pelayanan publik, dan perekonomian daerah. Selain itu, pengelompokan juga berdasarkan tiga kategori fiskal: tinggi, sedang, dan rendah. Untuk kategori kinerja total pada tingkat provinsi, Provinsi Bali menduduki posisi teratas untuk fiskal tinggi, Sumatera Selatan untuk fiskal sedang, dan Sulawesi Barat untuk fiskal rendah. Pada kategori kesejahteraan rakyat, Jawa Barat mendapatkan penghargaan untuk provinsi dengan fiskal tinggi, Bangka Belitung untuk fiskal sedang, dan Sulawesi Barat juga untuk fiskal rendah. Untuk kategori pelayanan publik, Kalimantan Timur mendapat pengakuan di klaster fiskal tinggi, sementara Bangka Belitung dan Papua Barat memperoleh penghargaan di kategori fiskal sedang dan rendah, berturut-turut. Dalam kategori ekonomi daerah, Kalimantan Barat menjadi yang terbaik untuk fiskal tinggi, Sumatera Selatan untuk fiskal sedang, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk fiskal rendah. DKI Jakarta dan Papua Tengah juga mendapatkan penghargaan khusus, yang masing-masing diakui dengan kategori fiskal sangat tinggi dan perempuan inspiratif. Di tingkat kabupaten/kota, Kota Bekasi menjadi pemenang untuk kategori kinerja total pada fiskal tinggi, sedangkan Kota Malang dan Kabupaten Batang masing-masing meraih pengakuan untuk fiskal sedang dan rendah. Di kategori kesejahteraan rakyat, Kabupaten Gianyar meraih penghargaan untuk fiskal tinggi, Kota Malang untuk fiskal sedang, dan Kabupaten Penajam Paser Utara untuk fiskal rendah. Untuk pelayanan publik, Kabupaten Tangerang menjadi yang terbaik dalam kluster fiskal tinggi, Kota Malang untuk fiskal sedang, serta Kabupaten Jepara untuk fiskal rendah. Terakhir, dalam kategori ekonomi daerah, Kota Bekasi menduduki puncak klasemen untuk fiskal tinggi, Kota Bandung untuk fiskal sedang, dan Kabupaten Tanah Laut untuk fiskal rendah. ANTARA