JAKARTA –
**Borneonews - Dhaka**, Kepala pemerintahan transisi Bangladesh, Muhammad Yunus, telah meminta India untuk menjaga mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina agar tidak memberikan pernyataan publik. Ia menegaskan bahwa komentar politik yang datang dari Hasina berpotensi menimbulkan ketegangan antara Bangladesh dan India. Dalam sebuah wawancara dengan *Press Trust of India* pada hari Kamis, Yunus menyatakan bahwa tindakan Hasina yang mengeluarkan pernyataan dari India menunjukkan sikap yang kurang bersahabat. Ia menekankan bahwa Hasina sebaiknya tetap diam sampai Dhaka memutuskan untuk meminta ekstradisinya. Hasina sendiri telah meninggalkan Bangladesh dan menetap di India sejak 5 Agustus, sebagai respon terhadap gelombang protes besar-besaran yang menuntut pengunduran dirinya setelah menjalankan masa jabatan selama 15 tahun. Yunus menyampaikan, "Seandainya India ingin mempertahankan Hasina di sana hingga pemerintah Bangladesh memintanya kembali, maka ia seharusnya tidak berbicara." Ia juga mencatat bahwa Hasina hanya memberikan satu wawancara kepada media, di mana ia menyatakan bahwa Amerika Serikat ikut andil dalam penggulingan dirinya. Dalam wawancaranya, Hasina mengungkapkan penolakannya untuk menyerahkan Pulau Saint Martin kepada AS, dengan alasan hal itu akan memberikan pengaruh besar kepada Washington di kawasan Teluk Benggala, seperti yang dilaporkan oleh harian India, *Economic Times*, pada bulan Agustus. Namun, pernyataan Hasina ini telah dibantah oleh pihak AS. Setelah kejatuhan pemerintahan Hasina, Yunus diangkat sebagai pemimpin pemerintahan transisi sampai pemilihan umum baru dilaksanakan. Ia menegaskan pentingnya hubungan yang baik dengan India, namun menyayangkan narasi yang menyudutkan partai politik lain kecuali Liga Awami sebagai kelompok Islamis, serta anggapan bahwa Bangladesh bisa berubah menjadi Afghanistan tanpa kepemimpinan Hasina. Di sisi lain, Penasehat Urusan Luar Negeri, Md Touhid Hossain, sebelumnya menyatakan bahwa pemerintah akan meminta India untuk mengembalikan Hasina jika hal tersebut dibutuhkan sesuai sistem hukum di Bangladesh. Sejumlah kasus hukum telah diajukan terhadap Hasina dan sejumlah pejabat pemerintahannya, termasuk tuduhan pembunuhan, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida, setelah ia mundur dari jabatannya. Pada hari yang sama, Ketua Komisi Pemilihan Umum Bangladesh, Kazi Habibul Awal, mengumumkan pengunduran diri dirinya dan empat komisioner lainnya. Ia menekankan bahwa pemilihan umum yang berlangsung pada 7 Januari lalu, yang memberikan Hasina masa jabatan keempat yang belum pernah terjadi sebelumnya, telah menciptakan banyak kontroversi karena tidak bersifat inklusif secara politik. ANTARA