JAKARTA –
**Borneonews - Gaza**, Gerakan perlawanan Palestina, Hamas, menegaskan bahwa mereka tetap berkomitmen pada proposal gencatan senjata yang didukung oleh Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, serta resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berlaku di Gaza. Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan melalui video di Telegram, anggota biro politik Hamas, Khalil al-Hayya, menjelaskan bahwa mereka berpegang teguh pada kesepakatan yang dicapai setelah dukungan Presiden Biden pada akhir Mei lalu dan juga Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2735 yang disetujui oleh gerakan tersebut pada 2 Juli. Al-Hayya menekankan bahwa setiap kesepakatan untuk gencatan senjata mesti mencakup sejumlah hal krusial. Hal-hal tersebut antara lain penghentian total agresi terhadap rakyat Palestina dan penarikan seratus persen pasukan Israel dari Jalur Gaza, termasuk dari Koridor Philadelphia. Ia juga mendesak agar hak para pengungsi untuk kembali, serta bantuan bagi rakyat Palestina, harus dimasukkan dalam kesepakatan tersebut. Lebih lanjut, ia menjelaskan perlunya rekonstruksi wilayah yang telah hancur akibat tindakan pasukan pendudukan, yang juga akan berkaitan dengan kesepakatan untuk pertukaran sandera yang konkret dan tulus. Al-Hayya secara tegas menyatakan bahwa mereka tidak memerlukan proposal baru; semua usulan yang datang dari pihak manapun harus terfokus pada upaya untuk mendesak Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan pemerintahannya agar mematuhi kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Ia merujuk pada sikap tidak konstruktif Netanyahu yang berpotensi membawa kembali diskusi menuju titik awal, yang dapat menciptakan siklus berulang tanpa akhir. Dalam hal ini, Al-Hayya mengajak Pemerintah AS dan Presiden Biden untuk memberikan tekanan yang lebih nyata terhadap Netanyahu agar mau menghormati kesepakatan yang ada, jika mereka sungguh-sungguh ingin mencapai gencatan senjata dan mencapai kesepakatan pertukaran sandera. Dia juga mengungkapkan bahwa Hamas telah memulai komunikasi dengan berbagai mediator, termasuk negara-negara regional dan internasional, untuk menjelaskan posisi mereka serta perkembangan dalam perundingan yang sedang berlangsung. Pada bulan Mei, Biden sebelumnya mengungkapkan bahwa Israel telah mengajukan rencana yang terdiri dari tiga fase untuk mengakhiri permusuhan di Gaza dan memastikan pembebasan sandera yang ditahan di wilayah tersebut. Rencana tersebut mencakup gencatan senjata, pertukaran sandera dan tahanan, serta proses rekonstruksi di Gaza. Meski demikian, Netanyahu tetap bersikeras mempertahankan kehadiran militer di Koridor Philadelphia, dengan alasan bahwa kawasan tersebut berfungsi sebagai 'saluran hidup' bagi Hamas untuk mempersenjatai kembali. Sementara itu, Koridor Philadelphia, yang merupakan area yang tidak bersenjata di sepanjang perbatasan Mesir dengan Gaza, telah menjadi sumber ketegangan dalam negosiasi gencatan senjata dan pertukaran tahanan antara Israel dan Hamas. Pemerintah Mesir juga menolak kehadiran militer Israel di koridor tersebut dan mengecam klaim Netanyahu mengenai dugaan penyelundupan senjata ke Gaza melalui wilayah Mesir. Pada pekan lalu, Kepala Pertahanan Israel, Yoav Gallant, menyatakan bahwa penarikan militer dari Koridor Philadelphia tidak akan menimbulkan risiko keamanan bagi Israel. ANTARA