JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut semakin memperkuat pengawasan terkait kewajiban pengaktifan sistem *automatic identification system* (AIS) pada kapal-kapal yang beroperasi di perairan Indonesia. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk meningkatkan keselamatan serta keamanan navigasi di laut. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Antoni Arif Priadi, menjelaskan bahwa AIS tidak sekadar alat teknologi, tetapi juga berperan sebagai pilar utama dalam pengawasan serta pengelolaan lalu lintas kapal. Dia menekankan bahwa keberadaan sistem ini sangat krusial dalam memantau tindakan ilegal yang mungkin terjadi, seperti penyelundupan dan penangkapan ikan secara ilegal. Sebagai bagian dari penguatan ini, Kemenhub menerapkan berbagai strategi, salah satunya melalui penyelenggaraan Seminar Nasional yang digelar pada hari Kamis, 5 September di Cilacap, Jawa Tengah. Seminar bertajuk "Penguatan Pengawasan Kewajiban Pengaktifan *Automatic Identification System* (AIS) Kapal di Perairan Indonesia Guna Terciptanya Pelayaran yang Aman, Selamat, dan Berwawasan Lingkungan" bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kolaborasi di antara berbagai pemangku kepentingan. Dalam seminar tersebut, Antoni menegaskan kembali pentingnya implementasi AIS. Menurutnya, sistem ini telah terbukti sangat membantu dalam pelaksanaan kegiatan pencarian dan penyelamatan (*search and rescue*) serta dalam investigasi kecelakaan laut. Data yang dihasilkan oleh AIS merupakan alat bantu krusial dalam menciptakan navigasi yang aman bagi seluruh kapal yang melintasi perairan kita. Lebih lanjut, Antoni merinci bahwa kewajiban penggunaan AIS diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2022 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut No 18 Tahun 2024. Ia juga mengingatkan tentang pentingnya komitmen bersama dalam memperkuat pengawasan terhadap AIS demi menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran di lautan Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Kenavigasian, Budi Mantoro, menekankan pentingnya kolaborasi antar berbagai pihak dalam implementasi pengawasan AIS. Ia mengungkapkan bahwa untuk meningkatkan efektifitas pengawasan AIS, peran dari berbagai kementerian dan lembaga sangat dibutuhkan. Budi menuturkan bahwa operasi-operasi seperti Operasi Pandawa dan Trident menunjukkan hasil positif dalam hal kolaborasi pengawasan kepabeanan yang melibatkan Bea Cukai, Kejaksaan, dan Syahbandar. Dalam pelaksanaannya, pengawasan AIS dilakukan melalui Stasiun Basis AIS secara terestrial di *Vessel Traffic Services* (VTS) dan Stasiun Radio Pantai (SROP) serta secara satelit di *Maritime Coordination Center* (MCC). Setelah itu, pengawasan terhadap kapal-kapal juga dilakukan oleh Kapal Patroli Penjagaan Laut dan Pantai, ditambah dengan penyampaian informasi serta koordinasi dari kementerian dan lembaga lainnya. Untuk pelanggaran terhadap kewajiban pengaktifan AIS, sanksi akan diterapkan oleh Port State Control dan Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal yang berwenang. Budi juga mengingatkan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban AIS bisa berujung pada sanksi administratif sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ia menekankan bahwa sinergi antara semua pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan pelayaran yang lebih aman, selamat, dan berwawasan lingkungan. Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas III Tanjung Intan, Dian Nurdiana, menambahkan bahwa seminar ini bertujuan untuk memperkuat kerjasama antara pemerintah, akademisi, dan industri pelayaran. Dalam acara tersebut, ada empat agenda inti, termasuk penandatanganan perjanjian kerjasama yang melibatkan Distrik Navigasi Tipe A Kelas III Tanjung Intan dan berbagai stakeholder guna meningkatkan keamanan serta keselamatan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim. Dengan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, akademisi, dan praktisi bidang pelayaran, diharapkan seminar ini dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya penggunaan AIS dalam mendukung keselamatan dan keamanan pelayaran di pelabuhan serta perairan Indonesia. ANTARA