MATARAM –
**Borneonews - Lombok Tengah**, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bersama para kepala desa di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, baru-baru ini menggelar sebuah deklarasi yang menegaskan pentingnya menjaga netralitas dalam Pemilihan Kepala Daerah yang dijadwalkan akan berlangsung secara serentak pada tanggal 27 November 2024. Dalam acara yang diadakan di Lombok Tengah tersebut, Ketua Bawaslu Lombok Tengah, Fauzan Hadi, menjelaskan bahwa kode etik yang berlaku bagi kepala desa, aparatur sipil negara (ASN), serta penyelenggara pemilu harus benar-benar dijunjung tinggi selama pelaksanaan Pilkada 2024. Sosialisasi terkait netralitas bagi ASN dalam konteks pemilihan ini telah dilaksanakan sebelumnya, dan tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran selama proses pemilihan bupati, wakil bupati, gubernur, dan wakil gubernur di daerah tersebut. Fauzan menekankan bahwa upaya imbauan dan sosialisasi ini merupakan langkah penting untuk memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Penetapan bakal pasangan calon kepala daerah direncanakan berlangsung pada tanggal 22 September, sedangkan tahapan kampanye akan dimulai dari tanggal 25 September hingga 23 November 2024. Ia juga mengingatkan kepada seluruh ASN, kepala desa, dan perangkat desa agar tidak terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum, terutama di media sosial. Pelanggaran seperti memberikan *like* atau membagikan foto peserta Pilkada 2024 harus dihindari. “Foto dengan peserta pilkada yang terkesan mendukung kandidat tertentu tidak diperbolehkan. Kita harus menjaga netralitas sesuai dengan ketentuan yang ada,” ungkapnya. Bupati Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri, menambahkan bahwa kegiatan ini menggambarkan komitmen untuk mewujudkan Pilkada yang damai dan aman menjaga prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Sebagai pengawas pemilu, Bawaslu berperan krusial dalam memastikan bahwa pelaksanaan pemilihan berlangsung sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dia juga mengakui bahwa meskipun ASN memiliki hak untuk memberikan suara dan memilih, tetap ada regulasi yang harus dipatuhi. “Netralitas harus tetap dipegang teguh untuk memastikan bahwa Pilkada ini dapat berlangsung sukses,” ujarnya. Lebih jauh, Bupati Pathul menyatakan bahwa semua calon yang akan berpartisipasi dalam Pilkada 2024, baik bupati, wakil bupati, serta calon gubernur dan wakil gubernur NTB, merupakan individu yang berkualitas, putra-putri terbaik daerah. Oleh karena itu, ASN diharapkan untuk senantiasa menjaga sikap dan bertindak sesuai dengan ketentuan yang ada. Deklarasi netralitas kepala desa di Lombok Tengah mencakup beberapa poin penting, di antaranya menjaga prinsip netralitas dalam pelayanan publik sebelum dan setelah Pilkada. Selain itu, para kepala desa diharapkan untuk menghindari konflik kepentingan, tidak terlibat dalam intimidasi terhadap pegawai maupun masyarakat, serta tidak berpihak kepada pasangan calon tertentu. Lebih lanjut, penggunaan media sosial juga harus dilakukan dengan bijak, tidak menyebarluaskan ujaran kebencian atau berita palsu, dan menolak segala bentuk politik uang serta pemberian dalam bentuk apapun. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan integritas dan kualitas demokrasi dalam Pilkada 2024 tetap terjaga. ANTARA