JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Ketua Dewan Penasihat Indonesian Institute for Public Governance (IIPG), Boediono, menyampaikan harapannya agar ajang Anugerah Pandu Negeri 2024 dapat memberikan inspirasi dan motivasi untuk sejumlah pemerintah daerah yang meraih penghargaan. Menurutnya, penghargaan ini akan mendorong para pemimpin daerah untuk terus berusaha mencapai tingkat prestasi yang lebih tinggi. Boediono, yang pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9, mengungkapkan keyakinannya akan semangat para pemerintahan daerah. Ia percaya bahwa mereka akan terus berupaya membangun prestasi yang lebih baik. Ia juga menegaskan bahwa penghargaan tersebut memiliki tujuan untuk memotivasi semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah sebagai bagian integral dari struktur pemerintahan. Lebih jauh, Boediono menggarisbawahi bahwa penghargaan yang diterima oleh pemerintah daerah bukan hanya hasil dari upaya singkat, melainkan merupakan cerminan dari perjalanan panjang dalam mengelola tata kelola pemerintahan yang baik atau *governance*. "Pekerjaan dalam tata kelola pemerintahan tidak akan pernah selesai dalam waktu satu atau dua tahun. Ini adalah proses berkelanjutan," ujarnya. Sementara itu, Direktur Pelaksana IIPG, Irham Dilmy, menjelaskan mengenai dua kriteria penilaian yang digunakan dalam Anugerah Pandu Negeri. Kriteria tersebut adalah kinerja dan *governance* dengan bobot penilaian masing-masing sebesar 60% dan 40%. Dalam penilaian aspek *governance*, fokus utama adalah pada pencapaian opini wajar tanpa pengecualian, serta indeks reformasi birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Irham menambahkan bahwa aspek ini mencerminkan seberapa besar upaya untuk melakukan reformasi dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama yang berkaitan dengan kelembagaan. kepada para penilaian, mereka juga menggunakan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memantau capaian kinerja dalam pengawasan pencairan yang berkaitan dengan korupsi di berbagai pemerintah daerah. Aspek kedua yang dinilai adalah pertumbuhan ekonomi daerah yang dilihat dari produk domestik regional bruto (PDRB), rasio pendapatan asli daerah (PAD) terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), nilai indeks pembangunan manusia (IPM), serta inovasi yang dilakukan di daerah. Proses penilaian juga melibatkan tim yang terdiri dari para ahli, akademisi, dan praktisi dalam ilmu pemerintahan dan administrasi publik, termasuk Dewan Pembina serta Dewan Pengawas IIPG. Pada Anugerah Pandu Negeri 2024, dalam kategori platinum, pemenang untuk pemerintah daerah dengan kinerja dan *governance* istimewa terdiri atas: tingkat provinsi yaitu Daerah Khusus Jakarta, tingkat kota yang diraih oleh Kota Mojokerto, serta tingkat kabupaten dimenangkan oleh Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya, untuk kategori gold, pemerintah daerah yang mendapatkan penghargaan untuk kinerja dan *governance* yang sangat memuaskan adalah: tingkat provinsi oleh Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepulauan Riau, dan Jawa Timur; tingkat kota mencakup Kota Malang, Kota Denpasar, dan Kota Madiun; sedangkan tingkat kabupaten mencakup Kabupaten Klaten, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Landak, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Badung, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Kotawaringin Timur. Dalam kategori silver, pemenang untuk pemerintah daerah dengan kinerja dan *governance* memuaskan adalah: tingkat provinsi yakni Banten, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Kalimantan Selatan; tingkat kota termasuk Kota Salatiga, Kota Tangerang, Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Pekalongan, dan Kota Pasuruan; sedangkan tingkat kabupaten terdiri dari Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Merangin, Kabupaten Nabire, Kabupaten Jombang, Kabupaten Sleman, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Minahasa, dan Kabupaten Pelalawan. Di kategori umum, pemenang untuk pemerintah daerah dengan kinerja dan *governance* baik meliputi: tingkat provinsi yakni Jawa Barat, Bengkulu, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Aceh, Riau, Jawa Tengah, Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Kalimantan Tengah, dan Nusa Tenggara Timur; tingkat kota termasuk Kota Pekanbaru, Kota Pontianak, Kota Depok, Kota Dumai, Kota Magelang, Kota Palembang, Kota Bogor, Kota Blitar, Kota Batu, Kota Kediri, Kota Kendari, Kota Batam, Kota Lubuklinggau, dan Kota Manado; sedangkan untuk tingkat kabupaten terdiri dari Kabupaten Temanggung, Kabupaten Malang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Lahat, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Maros, Kabupaten Simeulue, dan Kabupaten Muara Enim. Terakhir, untuk kategori wilayah 3T, pemenang adalah pemerintah daerah dari wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar dengan kinerja dan *governance* baik, yaitu Kabupaten Nias, Kabupaten Kupang, dan Kabupaten Lembata. ANTARA