JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, baru-baru ini menggelar pertemuan dengan Presiden Japan International Cooperation Agency (JICA), Tanaka Akihiko. Dalam diskusi tersebut, mereka membahas peningkatan target penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Jepang serta mengeksplorasi peluang kerja sama yang lebih luas di masa depan. Melalui keterangan yang diterima di Jakarta, Menteri Ida menekankan bahwa Indonesia telah berhasil melampaui target awal penempatan tenaga kerja sebesar 20.000 orang per tahun. Kini, total angka tersebut sudah mencapai 100.000 tenaga kerja dalam periode lima tahun. "Hingga akhir Desember 2023, jumlah pekerja migran Indonesia yang terlibat dalam Program *Specified Skilled Worker (SSW)* di Jepang telah mencapai 34.253 orang. Ini menunjukkan peningkatan signifikan, dengan angka tersebut meningkat dua kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya," ungkap Ida dalam pertemuan yang berlangsung di Tokyo, Jepang. Menteri Ida juga menjelaskan bahwa Jepang memerlukan sekitar 840.000 Tenaga Kerja Asing (TKA) dalam waktu lima tahun ke depan. Menyikapi permintaan itu, pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan target penempatan awal dari 20.000 pekerja menjadi 50.000 pekerja per tahun. "Target total penempatan selanjutnya kita naikan menjadi 250.000 pekerja dalam lima tahun ke depan. Sektor-sektor yang sedang membutuhkan tenaga kerja ini termasuk manufaktur, *caregiver*, pengolahan makanan, pertanian, dan pariwisata," tambahnya. Diberlakukannya tren peningkatan kebutuhan tenaga kerja di Jepang mendorong pentingnya persiapan sumber daya manusia Indonesia. Oleh karena itu, Menteri Ida menekankan perlunya meningkatkan jumlah lembaga pelatihan yang khusus mempersiapkan calon pekerja migran Indonesia sebelum keberangkatan ke Jepang. "Kita juga akan memanfaatkan keberadaan 34 perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki jurusan Bahasa Jepang dengan memperkuat kerja sama antara JICA dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi," lanjutnya. Mengoptimalkan peran Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Pemerintah menjadi salah satu langkah penting, namun kolaborasi dengan institusi pendidikan juga dibutuhkan untuk mempercepat proses persiapan tenaga kerja. Lebih lanjut, Menteri Ida menjelaskan bahwa adanya penyesuaian regulasi di Jepang terkait TKA membuat program pemagangan dapat dilanjutkan ke Program SSW. Hal ini membuka peluang besar bagi Indonesia. "Dalam hal ini, terdapat sekitar 74.000 peserta program pemagangan di Jepang yang memiliki potensi untuk menjadi tenaga kerja dalam Program SSW," tutupnya. ANTARA