MANOKWARI –
**Borneonews - Teminabuan**, Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan (Sorsel) yang terletak di Papua Barat Daya mengajukan permohonan untuk memperpanjang waktu pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk formasi tahun 2024. Bupati Sorsel, Samsudin Anggiluli, mengungkapkan bahwa pengusulan ini disebabkan oleh masalah teknis terkait pembelian *e-meterai* atau meterai elektronik yang tidak dapat diakses oleh para pencari kerja. Dalam pernyataannya pada hari Jumat, di Teminabuan, ia menekankan pentingnya memperhatikan kendala ini untuk memastikan semua pihak dapat berpartisipasi dalam proses pendaftaran. "Saya sudah menginstruksikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk segera mengirimkan surat kepada kementerian terkait guna meminta periode perpanjangan waktu pendaftaran," jelas Samsudin. Ia juga menyoroti bahwa hambatan dalam proses pendaftaran CPNS kali ini memang sudah diprediksi, mengingat pendaftaran telah dilakukan secara digital dan masalah yang sama juga dialami oleh daerah lain. Samsudin menambahkan bahwa ia telah meminta BKPSDM untuk membuat surat permohonan perpanjangan selama sepuluh hari ke depan. Surat tersebut diharapkan segera dikirimkan kepada menteri, sehingga pihak kementerian bisa memberikan tanggapan tentang perpanjangan waktu pendaftaran CPNS. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa permasalahan ini bersifat nasional dan pemkab telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) untuk menyampaikan kebutuhan perpanjangan waktu pendaftaran. Di sisi lain, Kepala Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian BKPSDM Sorsel, Ariel Kondologit, menjelaskan bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan melakukan kunjungan langsung ke Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) untuk menyelidiki masalah yang muncul. "Kesulitan dalam mengakses *e-meterai* disebabkan oleh habisnya stok, sehingga para peserta CPNS di seluruh Indonesia tidak dapat melakukan pembelian. Kami telah melakukan koordinasi, dan Kepala BKN dijadwalkan untuk memberikan penjelasan mengenai situasi ini," ungkap Ariel. Ariel menegaskan bahwa masalah ini bukanlah kesalahan pemerintah daerah, tetapi berkaitan dengan sistem di Peruri. Saat ini, komunikasi masih berlangsung dengan Kantor Regional Wilayah XIV BKN Manokwari untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya. "Ini bukan hanya masalah di tingkat daerah. Kami telah menginformasikan kepada BKN mengenai gangguan pada *e-meterai*, dan saat ini, pihak BKN sedang menunggu arahan dari Peruri terkait masalah ini," tutup Ariel. ANTARA