SEMARANG –
**Borneonews - Temanggung**, Politik uang serta netralitas aparatur sipil negara (ASN) menjadi isu utama yang berpotensi mengganggu jalannya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung pada tahun 2024. Hal ini disampaikan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Temanggung, Roni Nefriadi. Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan di Temanggung pada hari Jumat, Roni menjelaskan bahwa Bawaslu sedang melakukan pemetaan terhadap potensi kerawanan yang mungkin muncul dalam Pilkada 2024. Pemetaan ini dilakukan untuk merumuskan strategi mitigasi yang lebih efektif dalam mengatasi masalah yang ada. Dalam rapat koordinasi dengan berbagai pihak terkait yang bertemakan *Peluncuran Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024*, Roni menyampaikan bahwa pemetaan ini mencakup potensi kerawanan pada Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung. Menurutnya, fokus utama pengawasan dalam pilkada serentak ini adalah pada praktik politik uang, menjaga netralitas ASN, serta peran kepala desa dan perangkat desanya. Roni juga menyoroti bahwa saat ini terdapat indikasi keterlibatan kepala desa dan perangkat desa dalam kegiatan pemenangan bagi pasangan calon tertentu. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian bersama bagi semua pihak, termasuk pemerintah daerah, TNI, Polri, dan pemangku kepentingan lainnya, terutama camat yang bertanggung jawab atas wilayahnya masing-masing. Mereka diharapkan bisa memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat mengenai hal ini. Sebagai langkah awal dalam penanganan potensi kerawanan yang diidentifikasi, Bawaslu telah mengambil sejumlah langkah pencegahan. Ini termasuk meningkatkan koordinasi baik di internal maupun eksternal dan memperkuat kapasitas pengawas pemilu. Selain itu, Bawaslu juga berkomitmen untuk melakukan patroli pengawasan di desa-desa serta menyediakan posko pengaduan masyarakat sebagai sarana untuk menampung laporan terkait pelanggaran yang mungkin terjadi. ANTARA