JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Pemerintah Indonesia berencana untuk memulai pembangunan fasilitas pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dengan kapasitas 250 megawatt pada tahun 2032. Rencana ambisius ini sejalan dengan target yang telah ditetapkan dalam draf revisi Peraturan Pemerintah mengenai Kebijakan Energi Nasional (KEN), yang sudah mendapatkan persetujuan. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Eniya Listiani Dewi, menyebutkan pentingnya persiapan yang matang. Ia mengingatkan bahwa waktu yang tersisa hanya sembilan tahun, sehingga pengembangan PLTN berkapasitas 250 megawatt perlu dipercepat dan dipersiapkan secara serius. Untuk mencapai tujuan ini, pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas sangatlah penting. Selain itu, Eniya juga menekankan perlunya pemilihan teknologi pembersihan yang tepat, seperti reaktor modular kecil (*Small Modular Reactor* - SMR), reaktor berpendingin gas suhu tinggi (*High-Temperature Gas-Cooled Reactor* - HTGR), atau teknologi berbasis thorium. “Pemilihan teknologi yang sesuai harus menjadi prioritas kita,” tegasnya. Selanjutnya, Eniya mengungkapkan bahwa untuk memastikan aspek keamanan dalam pembangunan PLTN, Kementerian ESDM berencana untuk membentuk organisasi yang akan mengawasi dan mengawal semua proses konstruksi. Organisasi ini akan beroperasi di bawah koordinasi kementerian yang relevan. “Pembahasan mengenai hal ini juga sudah kami lakukan dalam acara *focus group discussion*, dan kami akan meminta arahan lebih lanjut dari Menteri. Dalam waktu dekat, kami juga akan hadir di agenda International Atomic Energy di Wina,” lanjutnya. Di sisi lain, Rachmat Kaimuddin, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, menegaskan bahwa pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir ini direncanakan untuk dimulai pada tahun 2030-an. Ia menegaskan bahwa pembangkit tersebut seharusnya mulai beroperasi pada awal dekade tersebut. “Namun, kami berharap agar implementasinya dapat dimulai secepatnya pada awal tahun 2030-an,” tutup Rachmat. ANTARA