JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Seorang ahli ilmu politik dari Universitas Andalas, Prof. Asrinaldi, berpendapat bahwa tidak akan ada perombakan kabinet yang signifikan terkait dengan posisi Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Dalam pandangannya, situasi politik saat ini tidak mendukung bila dilakukan *reshuffle* pada waktu yang tersisa dalam periode kepemimpinan ini. Prof. Asrinaldi menjelaskan, dengan adanya waktu kurang dari satu bulan menjelang serah terima jabatan Presiden RI yang dijadwalkan pada 20 Oktober, sangat tidak mungkin bagi pengganti Risma maupun Pramono untuk beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawab yang ada. "Sepertinya tidak ada gunanya mengganti mereka dengan yang baru. Lebih baik dibiarkan kosong dan mengandalkan pelaksana tugas menteri secara interim. Jabatan menteri sendiri cenderung bersifat kebijakan ketimbang teknis," ujarnya saat dihubungi pada hari Jumat. Untuk itu, beliau menyarankan agar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, dapat mengambil alih posisi menteri sosial, sementara Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko disarankan untuk menangani tugas Sekretaris Kabinet. Melengkapi pendapatnya, beliau menekankan bahwa penunjukan pejabat baru saat ini tidak akan memberikan dampak yang signifikan, melainkan lebih kepada kepentingan balas budi. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sempat mengungkapkan kemungkinan adanya *reshuffle* kabinet menyusul pengunduran diri Risma dan Pramono. Saat meresmikan Flyover Djuanda di Sidoarjo, Jawa Timur, beliau memberikan respons singkat terkait kemungkinan tersebut. “Ya, bisa,” ungkapnya ketika ditanya tentang isu perombakan kabinet yang mungkin dilakukan dalam waktu dekat. Tri Rismaharini telah resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Sosial untuk lebih fokus dalam persiapan menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur. Pengunduran ini pun telah dicantumkan dalam Keputusan Presiden dengan nomor 100/P Tahun 2024 yang menyatakan pemberhentian dengan hormat. Di sisi lain, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, juga menyampaikan bahwa Pramono Anung telah mengajukan pengunduran diri untuk berkontestasi dalam Pilkada Jakarta, dengan efektif mulai 22 September 2024. Dukungan untuk calon-calon muda dalam pemilihan mendatang mencerminkan dinamika yang terus berkembang dalam politik nasional. ANTARA