SURABAYA –
**Borneonews - Surabaya**, PT Perikanan Indonesia, yang merupakan bagian dari ID FOOD, mengambil langkah signifikan dalam mendukung keberlangsungan operasional para nelayan dengan mendistribusikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Langkah ini diharapkan dapat meringankan beban biaya operasional nelayan yang berada di berbagai lokasi di Indonesia. Direktur Utama PT Perikanan Indonesia, Sigit Muhartono, mengungkapkan komitmennya untuk menjaga inclusivitas nelayan. Dengan menyediakan akses terhadap bahan bakar subsidi, perusahaan bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan melaut bagi nelayan di Tanah Air. Sigit menyampaikan pernyataan ini di Surabaya, Jawa Timur, pada hari Jumat. Program distribusi bahan bakar disalurkan melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) yang terdapat di tiga daerah operasional perusahaan. Ketiga wilayah tersebut meliputi Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan di Jawa Tengah, Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong di Jawa Timur, serta Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, yang juga terletak di Jawa Timur. Menurut Sigit, penyediaan BBM yang terjangkau sangat penting dalam meningkatkan produktivitas nelayan dan berpotensi untuk meningkatkan pendapatan mereka. Perusahaan saat ini memperoleh alokasi BBM subsidi dari PT Pertamina Patra Niaga, dengan rekomendasi dari Dinas Perikanan setempat, sebesar 1.128 kiloliter setiap bulan. Alokasi tersebut ditujukan secara khusus untuk nelayan yang mengoperasikan kapal dengan tonase di bawah 30 Gross Ton (GT). Lebih lanjut, Sigit menjelaskan rincian distribusi BBM, di mana PT Perikanan Indonesia menyuplai 736 kiloliter setiap bulan untuk nelayan di Brondong melalui SPBUN 02 Brondong Lamongan. Untuk nelayan di Prigi, perusahaan ini menyalurkan sebanyak 248 kiloliter per bulan melalui SPBUN Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi di Trenggalek. Selain itu, sebanyak 144 kiloliter BBM juga dikirimkan kepada nelayan di Pekalongan melalui SPBB Krapyak. Dengan demikian, Sigit menyatakan bahwa dengan banyaknya kuota BBM yang berhasil disalurkan, para nelayan memiliki akses yang lebih baik untuk mendapatkan bahan bakar, yang penting untuk kelancaran aktivitas penangkapan ikan. Hal ini diyakini memiliki dampak positif atau *multiplier effect* terhadap keberlanjutan pasokan ikan di Indonesia. Namun, PT Perikanan Indonesia juga berencana untuk meminta penambahan kuota BBM subsidi kepada PT Pertamina Patra Niaga dan Dinas Perikanan setempat. Permintaan ini diajukan untuk menghindari potensi kelangkaan bahan bakar yang dapat mengganggu operasional melaut para nelayan. Sebagai catatan, ikan merupakan salah satu komoditas dalam Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022. CPP bertujuan untuk menghadapi isu kekurangan pangan, fluktuasi harga, serta kondisi darurat lainnya. Dalam upaya memastikan ketersediaan pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), diperlukan pemenuhan serta pengelolaan CPP. Pengelolaan ini dilakukan oleh Badan Pangan Nasional yang menugaskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai operator. Dalam konteks ini, pengelolaan cadangan pangan diamanahkan kepada BUMN, termasuk PT Perikanan Indonesia yang berpartisipasi melalui Holding Pangan ID FOOD. Penugasan ini mencakup pengadaan, pengelolaan, serta penyaluran komoditas pangan strategis. ANTARA