JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Pengamat sosial dari Universitas Indonesia, Rissalwan Habdy Lubis, menekankan pentingnya program jaminan sosial (jamsos) yang lebih efektif untuk mendukung masyarakat yang terpuruk, terutama akibat penurunan kelas menengah. Dalam penjelasannya, Rissalwan menyoroti bahwa penduduk kelas menengah semakin rentan terhadap risiko penurunan status sosial ekonomi mereka. Rissalwan menyatakan bahwa kualitas data yang akurat dan strategis menjadi salah satu faktor utama dalam menjaga keberlanjutan kelas menengah, yang merupakan pilar penggerak ekonomi. Ia menyerukan agar perhatian diberikan pada ketepatan sasaran program jaminan sosial, sehingga bisa memberikan manfaat yang maksimal bagi mereka yang membutuhkan. Dengan adanya basis data yang solid, Rissalwan berpendapat bahwa program-program jaminan sosial yang dibiayai dengan budget tinggi dapat diimplementasikan dengan lebih efektif. Ini tentunya diharapkan dapat memberikan perbaikan yang nyata bagi kondisi kehidupan masyarakat saat ini. Contoh dari program jaminan sosial yang perlu diperkuat meliputi Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, serta Kartu Prakerja yang berfokus pada peningkatan kompetensi, dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang bertujuan untuk membantu biaya pendidikan. Di samping itu, Rissalwan mendorong inovasi dalam program jaminan sosial agar tidak hanya terpusat pada pemerintah pusat. Ia menekankan potensi peran pemerintah daerah dalam mengembangkan program-program yang relevan dengan kondisi lokal serta memanfaatkan sumber daya yang ada. "Inovasi dan inisiatif dalam program jaminan sosial, termasuk penggunakan potensi lokal, seharusnya dapat dimaksimalkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat," jelasnya. Menurut data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2024, terdapat penurunan signifikan dalam jumlah penduduk kelas menengah. Pada tahun 2019, angka ini tercatat mencapai 57,33 juta orang, namun turun menjadi 53,83 juta orang pada tahun 2021. BPS mencatat bahwa jumlah penduduk kelas menengah menyusut lagi pada tahun 2022 menjadi 49,51 juta orang, dan terus menurun menjadi 48,27 juta pada tahun 2023. Tahun ini, jumlahnya tercatat sebanyak 47,85 juta orang. Di sisi lain, jumlah penduduk yang tergolong menuju kelas menengah atau *aspiring middle class* mengalami peningkatan dari 128,85 juta orang menjadi 137,50 juta orang pada tahun 2024. Sementara itu, masyarakat yang rentan miskin juga meningkat, dari 54,97 juta orang pada tahun 2019 menjadi 67,69 juta orang saat ini. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam konferensi pers yang digelar pada 30 Agustus 2024, menggarisbawahi bahwa penguatan daya beli tidak hanya diperlukan untuk kelompok masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan, tetapi juga bagi kelas menengah dan mereka yang sedang berusaha untuk meningkat ke kelas menengah. Sementara itu, Menteri Sosial, Tri Rismaharini, mengonfirmasi pada Rabu (3/9) bahwa upaya pengumpulan data mengenai masyarakat kelas menengah yang berpotensi menuju penurunan kelas tengah terus dilakukan. Hal ini bertujuan agar bantuan sosial dapat segera disalurkan untuk membantu menjaga daya beli mereka. ANTARA