BANJARMASIN –
**Borneonews - Banjarmasin**, Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama Lembaga Study Vinus (LSV) Kalsel menyelenggarakan diskusi panel yang melibatkan berbagai organisasi kemasyarakatan, pemuda, serta lembaga swadaya masyarakat. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menciptakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di wilayah Kalsel yang berlangsung dengan aman dan nyaman. Kasubdit Politik Direktorat Intelkam Polda Kalsel, AKBP Soetrijono, menjelaskan bahwa diskusi ini bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mewujudkan Pilkada yang damai. Ia menegaskan bahwa Polda Kalsel akan siap untuk mengawal dan mengamankan proses demokrasi dalam menyongsong Pilkada Serentak 2024 sambil mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama generasi milenial, untuk menjadi pelopor dalam pelaksanaan demokrasi. Soetrijono juga mengharapkan generasi milenial dapat berperan aktif dalam memastikan pemilihan kepala daerah yang berkualitas, serta membantu dalam perwujudan pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, ia mengimbau agar masyarakat menyambut dengan suka cita Pilkada mendatang dan tidak terlibat dalam penyebaran ujaran kebencian, hoaks, maupun tindakan provokatif lainnya. "Pada pelaksanaan Pilkada yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024, marilah kita utamakan kerukunan dan persatuan agar pesta demokrasi kali ini dapat berjalan lancar dan aman," imbuhnya. Ketua Lembaga Study Vinus Kalsel, M. Arifin, mengungkapkan bahwa diskusi kali ini mengangkat tema "Strategi Kolaboratif antara Pemerintah, Penyelenggara Pemilu, dan Masyarakat untuk Menjaga Kamtibmas". Acara ini juga bertujuan untuk memperkuat upaya mencegah praktik politik uang, kampanye hitam, politisasi agama, serta penyebaran informasi yang tidak benar. Arifin menambahkan bahwa LSV merupakan perkumpulan mahasiswa yang berfungsi sebagai lembaga pemantauan pemilu yang telah terakreditasi dan berstruktur dari tingkat pusat hingga daerah. Ia menekankan pentingnya masyarakat untuk berperan aktif dalam mewujudkan Pilkada yang aman dan nyaman, karena Pilkada tidak sekadar memilih pemimpin, tetapi juga merupakan proses demokrasi yang menguji komitmen, keadilan, serta keterbukaan. Di samping itu, Arifin menggarisbawahi bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam mengendalikan kebijakan publik untuk menciptakan kondisi yang aman dan kondusif, sementara penyelenggara pemilu diharapkan dapat menjamin transparansi dalam proses pemilihan. Arifin berkesempatan menegaskan bahwa seluruh elemen masyarakat harus menolak segala bentuk kecurangan politik, termasuk *money politics*, kampanye hitam, politisasi agama, dan penyebaran hoaks. Selama diskusi, materinya meliputi tahapan penyelenggaraan Pilkada 2024 yang saat ini sedang berlangsung serta mendaftar kandidat yang telah menjadi bakal calon kepala daerah. Peranan milenial juga menjadi fokus pembicaraan, mengingat jumlah pemilih dari kalangan ini mencapai 50 persen dari total daftar pemilih tetap (DPT), sehingga mereka menjadi target penting bagi para calon dalam meraih dukungan. Materi diskusi lainnya mencakup tugas Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan Pilkada 2024, serta peranannya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan mencegah potensi pelanggaran pemilu. Juga diperbincangkan adalah risiko yang ditimbulkan oleh oligarki politik dan demokrasi transaksi yang memungkinkan penyalahgunaan kekuasaan dengan uang, serta kerentanan terhadap *money politics*, kampanye hitam, dan penyebaran hoaks. Dalam sesi diskusi tersebut, Arifin mengemukakan beberapa masukan, di antaranya mengenai rekrutmen anggota KPPS yang belum optimal karena masih didominasi oleh individu-individu yang lanjut usia dan kurang profesional. Ia mendorong KPU dan Bawaslu untuk mengadakan forum debat di kampus sebagai sarana untuk mengetahui visi, misi, serta program para calon. Sebagai langkah proaktif, ia mengharapkan Bawaslu dapat mengambil tindakan antisipatif yang efektif untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam Pilkada 2024. Kegiatan diskusi panel ini berlangsung pada pagi hari, dimulai dari pukul 09.30 hingga 11.30 WITA, dan diakhiri dengan ikrar deklarasi dari seluruh peserta untuk menolak politik uang, kampanye hitam, politisasi agama, dan hoaks, serta berkomitmen untuk sukses dalam Pilkada Serentak Kalsel 2024. ANTARA