JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Tadjudin Nur Efendi, menegaskan pentingnya perhatian pemerintah terhadap tantangan yang dihadapi kelas menengah di Indonesia. Kelas menengah yang kini menurun level menjadi kelas menengah bawah, atau *aspiring middle class* (AMC), memiliki peran signifikan dalam perekonomian nasional. Dalam wawancaranya, Tadjudin menyatakan bahwa salah satu langkah nyata yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah ini adalah dengan memperkuat investasi di dalam negeri. Dengan meningkatnya investasi, peluang untuk menyerap tenaga kerja baru akan semakin terbuka, yang pada gilirannya dapat menurunkan angka pengangguran. Namun, Tadjudin menyampaikan keprihatinannya terhadap tingginya tingkat pengangguran saat ini, yang menjadi beban bagi kelas menengah. Ia mengungkapkan bahwa kondisi investasi di Indonesia saat ini belum dapat dianggap memuaskan, baik untuk sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) maupun industri besar. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya pengangguran dan penurunan jumlah kelas menengah di tanah air. Untuk lebih memperjelas situasi, Tadjudin merujuk pada data dari Kementerian Ketenagakerjaan yang menunjukkan bahwa selama periode Januari hingga Agustus 2024, sebanyak 46.240 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Sementara itu, pada tahun 2023, sebanyak 57.923 orang kehilangan pekerjaan mereka. Data tersebut menunjukkan bahwa penurunan jumlah kelas menengah berkorelasi langsung dengan tingginya angka PHK ini. Dia kembali menekankan pentingnya penciptaan lapangan kerja, yang tidak mungkin terwujud tanpa adanya investasi. Sayangnya, kondisi investasi di Indonesia belakangan ini cenderung tidak menggembirakan bagi UMKM maupun industri besar. Lebih lanjut, informasi dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan bahwa realisasi investasi pada semester I tahun 2024 mencapai Rp829,9 triliun, meningkat sebesar 22,3 persen dibanding periode yang sama pada tahun 2023. Hasil ini setara dengan 50,3 persen dari target investasi tahun ini, dengan serapan tenaga kerja mencapai 1.225.042 orang. Selain investasi, Tadjudin menyoroti perlunya perbaikan dalam iklim perlindungan sosial di Indonesia. Pemerintah diharapkan dapat memfokuskan perhatian pada penguatan jaminan sosial, baik di bidang ketenagakerjaan maupun kesehatan. Langkah ini penting, mengingat sektor jaminan sosial memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara dari pembayaran iuran peserta. Namun, penurunan kelas menengah dapat berimplikasi negatif terhadap jaminan sosial. Jika masyarakat enggan untuk membayar iuran, maka pendapatan negara juga akan terancam. Tadjudin memperingatkan potensi dampak buruk yang mungkin terjadi, di mana masyarakat yang tertekan secara ekonomi tidak mampu untuk membayar pajak atau iuran BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini tentu akan berdampak signifikan, mengingat kelas menengah selama ini menjadi garda terdepan dalam menyokong sektor tersebut. ANTARA