PALANGKARAYA –
**Borneonews - Kuala Kapuas**, Pemerintah Kabupaten Kapuas yang terletak di Kalimantan Tengah, melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), telah melaksanakan sebuah Forum Group Discussion (FGD) untuk memperkuat persiapan pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) di kawasan tersebut. Diskusi ini diadakan untuk mendapatkan berbagai masukan dalam menyusun standar operasional pelayanan publik yang efektif. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kapuas, Vitrianson, menyampaikan harapannya agar melalui forum ini, dapat diperoleh ide-ide yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Ia menekankan bahwa tujuan utama dari MPP adalah untuk menarik minat para pengusaha untuk berinvestasi di daerah Kapuas. Pangeran S Pandiangan, yang menjabat sebagai Kepala DPMPTSP Kapuas, menambahkan bahwa keberadaan MPP bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh bentuk pelayanan. Hal ini diharapkan dapat mempercepat, mempermudah, serta memperluas jangkauan akses layanan yang ada, sehingga memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat. Selain itu, MPP juga diharapkan mampu meningkatkan daya saing bagi daerah dan menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif. Pangeran mengungkapkan bahwa MPP akan melibatkan 21 instansi yang berbeda. Dengan demikian, proses perizinan menjadi lebih efisien dan terjangkau bagi masyarakat serta pelaku usaha. Pembentukan MPP ini sendiri merupakan amanah dari Peraturan Presiden (PP) Nomor 89 Tahun 2021 mengenai penyelenggaraan mal pelayanan publik. Ia juga menegaskan bahwa MPP merupakan inisiatif yang telah diterapkan di seluruh Indonesia, dan Kabupaten Kapuas mulai menjalankan program ini pada tahun ini. Sebagai langkah awal, kegiatan forum diskusi seperti ini diadakan untuk menjembatani kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang lebih baik. ANTARA