BANDUNG –
**Borneonews - Bandung**, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat telah melaksanakan penelitian terhadap syarat administrasi dari empat bakal pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jabar yang dijadwalkan pada 27 hingga 29 Agustus 2024. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa keempat pasangan calon tersebut belum memenuhi semua persyaratan administratif yang ditentukan. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Jabar, Adi Saputro, dalam keterangan resminya di Bandung, Jumat, menjelaskan bahwa empat pasangan calon yang mendaftar sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat adalah Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan, Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie, Acep Adang-Gitalis Dwi, dan Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja. Ia menegaskan bahwa meskipun terdapat beberapa syarat yang sudah dipenuhi, secara keseluruhan, semua pasangan calon masih harus melengkapi berkas administratif mereka. "Sampai saat ini, hasil verifikasi menunjukkan bahwa belum semua syarat dapat dipenuhi. Walaupun ada beberapa yang sudah lengkap, telah dipastikan keempatnya belum memenuhi sepenuhnya. Kelengkapan persyaratan administratif ini harus diserahkan sesuai dengan jadwal hingga tanggal 8 September pukul 23.59 WIB," kata Adi. Sejak 27 Agustus hingga 4 September 2024, KPU telah melakukan verifikasi secara administratif dan faktual terhadap keempat pasangan tersebut. Berita mengenai syarat administratif yang belum selesai juga telah disampaikan kepada masing-masing bakal pasangan calon melalui kuasa hukum dan partai pendaftar. Kini, para bakal pasangan calon beserta tim pengusung mereka diharapkan dapat segera melengkapi syarat-syarat yang masih kurang dalam rentang waktu 5 hingga 8 September 2024. Adi mengimbau kepada mereka untuk memanfaatkan waktu yang tersedia dengan sebaik-baiknya. "Kami telah melaksanakan verifikasi faktual, dan saat ini keempat pasangan calon belum memenuhi semua syarat. Tidak memungkinkan bagi kami untuk menjelaskan secara detil per syarat, karena jumlahnya cukup banyak dan beragam. Nanti, daftar lengkap akan kami sampaikan saat masa perbaikan," ungkapnya. Adi juga menyoroti bahwa beberapa berkas yang diperlukan berkaitan dengan kelengkapan pendidikan dan dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Contohnya, ijazah Ilham Habibie yang merupakan lulusan dari universitas di Jerman, memerlukan verifikasi lebih lanjut. "Proses verifikasi ini juga memerlukan beragam berkas pendukung. Ijazah tersebut harus diverifikasi langsung kepada kampusnya, namun hal itu tidak memungkinkan dilakukan. Beberapa syarat administratif juga terkait dengan pajak dan dokumen pengadilan, dan untuk ijazah Ilham, keabsahan dan penyetarannya harus dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Jakarta," jelas Adi. Sementara itu, Ketua KPU Jabar, Ummi Wahyuni, menambahkan bahwa proses verifikasi administrasi telah dilakukan melalui berbagai tahap, termasuk pengecekan ke instansi terkait mengenai kevalidan dokumen. Dia berharap agar para bakal pasangan calon dapat segera melengkapi dokumen yang masih kurang. "Kami berharap semua dapat segera dituntaskan. Kekurangan yang ada harus dimasukkan ke dalam dokumen perbaikan yang diperlukan. Ingatlah, hanya tinggal 83 hari menuju Pilkada dan kurang dari sebulan, yakni pada 22 September, kami akan menetapkan pasangan calon beserta nomor urutnya," ucap Ummi. Ummi menjelaskan bahwa ada beberapa dokumen dari keempat bakal pasangan calon yang perlu diperbaiki, antara lain salinan dokumen yang tidak lengkap, ijazah yang belum dilegalisir, dan dokumen LHKPN yang masih kurang. "Oleh karena itu, kami meminta untuk melengkapi semua berkas hingga tanggal 8 September pukul 23.59. Apabila belum juga diperbaiki, maka langkah selanjutnya akan kami tentukan. Status keabsahan tetap belum dapat diberikan sampai perbaikan terlaksana," tutup Ummi. ANTARA