JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru-baru ini mengungkapkan dampak serius dari perubahan iklim terhadap ekonomi Indonesia. Ia menyatakan bahwa jika masalah ini tidak segera ditangani, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dapat mengalami penurunan hingga mencapai 10 persen pada tahun 2025. Sri Mulyani menegaskan bahwa risiko ini merupakan konsekuensi besar yang harus diwaspadai. Menurutnya, penurunan 10 persen dari PDB adalah angka yang sangat signifikan. "Setiap upaya untuk meningkatkan PDB sebesar tiga persen, seperti yang direncanakan untuk tahun 2024 dan 2025, akan membutuhkan usaha yang luar biasa, apalagi dengan banyaknya ancaman negatif seperti perubahan iklim yang mengintai," ujarnya saat sesi tematik pada Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024 di Jakarta. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa kehilangan 10 persen dari PDB akan berdampak luas, tidak hanya pada perekonomian tetapi juga terhadap upaya pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, terutama bagi generasi muda. Kenaikan suhu global yang menyebabkan peningkatan frekuensi bencana alam menyiratkan kerusakan pada infrastruktur yang telah dibangun sebelumnya, sehingga segala investasi tersebut bisa menjadi sia-sia dan membebani anggaran negara. Sri Mulyani juga mencatat bahwa perubahan iklim dapat mengintensifkan ketidakstabilan sosial dan politik, di mana kelompok masyarakat yang miskin berpotensi menjadi kelompok yang paling terdampak. Hal ini, pada gilirannya, dapat memperlebar kesenjangan sosial dan menciptakan ketegangan politik yang lebih besar dalam masyarakat. "Dari sini, kami menyadari betapa mendesaknya penanganan masalah perubahan iklim. ASEAN, sebagai kawasan yang sedang bertumbuh secara ekonomi dan memiliki ketahanan, tidak luput dari ancaman yang ditimbulkan oleh perubahan iklim serta masalah geopolitik," jelasnya dalam pidatonya. Sri Mulyani menyoroti kerentanan negara-negara ASEAN terhadap dampak krisis iklim yang mengancam, di mana estimasi dari Bank Pembangunan Asia (ADB) menunjukkan bahwa PDB kawasan ini dapat berkurang hingga 11 persen akibat perubahan iklim. Meskipun ASEAN hanya berkontribusi sekitar tujuh persen dari total emisi global, penting bagi kawasan ini untuk terus melanjutkan upaya pembangunan sembari mengurangi emisi CO2. Ia menyerukan agar langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah ini segera diambil, terutama setelah Organisasi Meteorologi Dunia (*World Meteorological Organization/WMO*) melaporkan bahwa tahun 2023 adalah tahun terpanas yang pernah tercatat. "Upaya dekarbonisasi di ASEAN harus memfokuskan perhatian pada optimalisasi investasi baik dari sektor publik maupun swasta. Ini menjadi alasan kuat mengapa diskusi tentang perubahan iklim perlu dilakukan dengan melibatkan semua *stakeholder*," kata Sri Mulyani. Menteri Keuangan turut menyambut positif kehadiran ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance yang telah mencapai versi ketiga. Panduan ini mencakup berbagai sektor, termasuk transportasi, penyimpanan, konstruksi, dan real estat, yang diharapkan dapat mendukung perkembangan yang berkelanjutan. Sebagai bagian dari komitmen Indonesia, pemerintah telah menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 31,89 persen pada tahun 2030 tanpa bantuan internasional. Sementara itu, jika dengan bantuan internasional, target penurunan emisi ditetapkan sebesar 43,2 persen. "Kami memerlukan dana sebanyak 281 miliar dolar AS untuk memenuhi komitmen penurunan emisi CO2 dalam transisi energi," pungkasnya. ANTARA