PALEMBANG –
**Borneonews - Palembang**, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatera Selatan menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah pusat dalam menangani kasus *illegal drilling* yang terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin. Langkah ini dianggap krusial sebagai upaya untuk melindungi keuangan negara dari dampak negatif aktivitas tersebut. Direktur Eksekutif Walhi Sumsel, Yuliusman, menyatakan bahwa penanganan *illegal drilling* tidak seharusnya hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Menurutnya, tindakan yang lebih efektif perlu dilakukan di tingkat pusat untuk mengatasi masalah yang sangat merugikan negara. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Walhi Sumsel, kerugian yang diderita negara akibat praktik tersebut diperkirakan mencapai hampir Rp50 triliun. Yuliusman menegaskan pentingnya mendorong seluruh instansi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk segera mengambil langkah guna meminimalkan kerugian tersebut. Dia juga mengusulkan agar tindakan tegas diambil secepatnya dalam menangani masalah ini. Menurutnya, Pelaksanaan penindakan yang lebih intensif adalah langkah yang penting dan pihaknya merekomendasikan kepada pemerintah untuk segera melakukannya. Yuliusman mengapresiasi keberadaan satuan tugas (satgas) yang sudah dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yang juga melibatkan TNI dan Polri. Namun, ia menegaskan bahwa penanganan masalah ini harus ditingkatkan hingga ke kementerian, mengingat *illegal drilling* merupakan kejahatan yang serius. “Masalah ini serius karena melibatkan para pelaku atau pemain besar dan telah banyak menelan korban jiwa. Selain itu, kerugian yang dialami negara sangat signifikan, sehingga diperlukan peran aktif dari pemerintah dalam menghadapi tantangan ini,” ujarnya. Penanganan yang lebih serius dan komprehensif diperlukan untuk menanggulangi masalah *illegal drilling* demi keberlanjutan dan keselamatan negara. ANTARA