PALEMBANG –
**Borneonews - Palembang**, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatera Selatan meminta perhatian serius dari pemerintah pusat untuk menangani masalah *illegal drilling* atau kegiatan penambangan minyak ilegal yang terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba). Penanganan segera diperlukan demi melindungi keuangan negara yang terancam oleh aktivitas ilegal tersebut. Direktur Eksekutif Walhi Sumsel, Yuliusman, mengungkapkan bahwa penanganan kasus *illegal drilling* ini tidak seharusnya hanya berfokus pada penyelesaian di level daerah. Ia menekankan pentingnya menarik kasus ini ke tingkat pusat agar efek yang lebih luas dapat ditangani secara efektif. Melalui kajian yang dilakukan, Walhi Sumsel memperkirakan kerugian akibat aktivitas *illegal drilling* tersebut mencapai hampir Rp50 triliun. "Oleh karena itu, kami mendesak semua instansi pemerintah yang memiliki wewenang untuk bertindak demi menyelamatkan keuangan negara," ujarnya. Yuliusman juga menyampaikan bahwa untuk menangani isu *illegal drilling*, diperlukan tindakan tegas dari pihak berwenang. Walhi mengharapkan pemerintah segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghentikan praktik ilegal ini. Mengenai keberadaan satuan tugas *illegal drilling* yang telah dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yang melibatkan TNI dan Polri, ia mengungkapkan bahwa langkah tersebut patut diapresiasi. Namun, Yuliusman menegaskan bahwa penyelesaian masalah ini tetap harus ditangani di tingkat kementerian atau pemerintah pusat. "Karena *illegal drilling* merupakan kejahatan serius yang melibatkan banyak pihak, termasuk cukong, dan sudah banyak menimbulkan korban jiwa serta kerugian besar untuk keuangan negara," tandasnya. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari negara dengan tindakan yang lebih tegas untuk mengatasinya. ANTARA