YOGYAKARTA –
**Borneonews - Sleman**, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menginformasikan bahwa pemerintah akan menyalurkan dana dalam jumlah besar, mencapai ratusan miliar rupiah, untuk mengurangi kemiskinan ekstrem di wilayah ini. Pengaliran dana tersebut direncanakan hingga 31 Juli 2024. Dalam keterangannya di Sleman, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY, Agung Yulianta, menjelaskan bahwa upaya untuk menghapus kemiskinan ekstrem ini diartikulasikan melalui belanja kementerian dan lembaga (K/L). Sehingga, sejauh ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp180,80 miliar, yang merupakan 48,84 persen dari total pagu sebesar Rp370,18 miliar. Menurut Agung, kontribusi fiskal ini memiliki peranan penting dalam mempercepat transformasi sosial dari jangka pendek di DIY. Agung Yulianta juga menyebutkan bahwa dana tersebut digunakan untuk berbagai program, termasuk bantuan pembangunan prasarana dan sarana umum di sektor perumahan, yang saat ini telah mencapai progres penyelesaian 53,01 persen dari target awal sebanyak 50 unit. Selain itu, terdapat pula program bantuan pembangunan rumah susun untuk aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri dengan progres penyelesaian 21,72 persen dari rencana sebanyak 44 unit yang telah ditentukan. Lebih lanjut, Agung menjelaskan bahwa beberapa inisiatif juga mencakup penanganan akses reformasi agraria yang menargetkan 238 kepala keluarga serta pengembangan kelompok usaha perhutanan sosial yang melibatkan 21 kelompok. Selain itu, terdapat pula fasilitasi untuk usaha ekonomi produktif di area konservasi yang melibatkan dua kelompok. Program pemerintah tidak hanya terpusat pada belanja K/L, tetapi juga melalui penyaluran transfer ke daerah (TKD) yang dialokasikan untuk dana desa. Hingga Juli 2024, serapan dana desa untuk menangani masalah kemiskinan ekstrem di DIY tercatat mencapai Rp70,30 miliar. Agung menambahkan bahwa salah satu fokus utama penggunaan dana desa adalah untuk menangani kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem. Dari total tersebut, Rp44,63 miliar dialokasikan untuk mengurangi kantong kemiskinan, sementara Rp19,22 miliar digunakan untuk bantuan langsung tunai (BLT). Selanjutnya, Rp3,58 miliar diperuntukkan bagi peningkatan pendapatan, Rp2,24 miliar untuk rehabilitasi rumah layak huni, dan Rp630 juta untuk mengurangi beban keuangan masyarakat. Sejumlah program yang telah diimplementasikan meliputi pembangunan dan pemeliharaan jalan desa serta infrastruktur pemukiman, pembangunan jamban atau WC untuk masyarakat, rehabilitasi rumah tidak layak huni, dan dukungan untuk pembangunan serta rehabilitasi rumah bagi keluarga miskin. Dalam rangka penguatan ekonomi, telah diadakan pelatihan dan pendampingan bagi kelompok usaha ekonomi produktif, mencakup pelatihan bagi perajin, pedagang, serta industri rumah tangga, serta pelatihan manajemen untuk koperasi, KUD, dan UMKM. Agung juga menambahkan adanya pelatihan dan dukungan bagi penyandang disabilitas, bantuan sembako, serta penyaluran BLT dan tambahan BLT sebagai bagian dari program pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan. ANTARA