BOGOR –
**Borneonews - Kabupaten Bogor**, Pemerintah Kabupaten Bogor, yang terletak di Jawa Barat, menegaskan bahwa proses penertiban ratusan bangunan liar di area wisata Puncak telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Upaya ini bertujuan untuk mengembalikan keasrian daerah tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor, Bayu Ramawanto, usai demonstrasi yang dilakukan oleh pedagang kaki lima (PKL) dan sejumlah mahasiswa di gerbang kompleks pemerintahan daerah di Cibinong pada hari Jumat. Bayu menjelaskan bahwa melalui langkah penertiban bangunan liar, Penjabat Bupati Bogor, Asmawa Tosepu, memiliki harapan agar destinasi wisata Puncak dapat kembali dimasukkan dalam daftar Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (*KSPN*). Selain itu, ia juga ingin menjadikan kawasan tersebut kembali terlihat asri seperti pada 30 tahun lalu. Lebih lanjut, Bayu menekankan bahwa tindakan yang diambil di Puncak merupakan bagian dari penataan. Ia menyatakan bahwa para pedagang yang terkena dampak penertiban telah disiapkan tempat berjualan yang layak di Rest Area Gunung Mas. Pemerintah Kabupaten Bogor juga menegaskan bahwa proses penertiban ini dilakukan dengan sangat hati-hati, melalui penerapan berbagai prosedur dan aturan yang ada. Bahkan, pemerintah daerah telah mengeluarkan surat peringatan dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) kepada pemilik bangunan liar, yang mencakup surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Bayu menyampaikan bahwa pemilik bangunan diberi kesempatan untuk melakukan pembongkaran secara sukarela sebelum pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menerjunkan alat berat untuk menindaklanjuti penertiban tersebut. Sejumlah mahasiswa dan warga berparticipasi dalam aksi unjuk rasa di depan kantor pemerintahan Kabupaten Bogor, di mana mereka menyatakan kekecewaan terhadap penertiban lapak pedagang di jalur Puncak. Dalam pantauan di lokasi, para demonstran terlihat bergantian berorasi di depan gerbang kantor pemerintahan, menyuarakan aspirasinya terkait masalah ini. ANTARA