BANJARMASIN –
**Borneonews - Tanah Laut**, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pelaihari, Muhammad Falih Ariyanto, menginformasikan bahwa realisasi belanja dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 untuk Kabupaten Tanah Laut mencapai angka Rp1,57 triliun. Hingga bulan Agustus 2024, realisasi belanja negara telah mencapai Rp1,57 triliun, yang setara dengan 71,18 persen dari total alokasi yang tersedia sebesar Rp2,21 triliun. Hal ini disampaikan oleh Ariyanto dalam sebuah wawancara di Pelaihari pada hari Jumat. Ariyanto menjelaskan bahwa alokasi tersebut mencakup belanja pemerintah pusat yang tercatat sebesar 71,31 persen atau setara dengan Rp191,79 miliar. Sementara itu, belanja transfer ke daerah (TKD) kepada Pemerintah Daerah Tanah Laut mencapai 71,17 persen atau senilai Rp1,38 triliun. Lebih lanjut, ia mengungkapkan adanya penyesuaian dalam alokasi APBN dibandingkan dengan bulan Juli, di mana terjadi penurunan alokasi pada belanja pemerintah pusat sebesar 7,03 persen atau setara Rp18,9 miliar. Penurunan ini terjadi sebagai dampak dari kebijakan penyesuaian anggaran atau *refocusing* yang diatur melalui *automatic adjustment* di setiap kementerian dan lembaga. Ariyanto juga menetapkan target penyerapan anggaran untuk periode Triwulan III 2024, yang diharapkan mencapai 72,6 persen. Namun, pada akhir Agustus 2024, realisasi penyerapan anggaran baru mencapai 71,18 persen, mengindikasikan adanya selisih sebesar 1,42 persen dari target yang diharapkan. Dia menegaskan bahwa upaya akan terus dilakukan untuk meningkatkan penyerapan anggaran hingga akhir bulan September. Secara rata-rata, kinerja penyerapan APBD Tanah Bumbu 2024 menunjukkan tren yang lebih baik dibandingkan tahun 2023. Pertumbuhan positif di sektor belanja pemerintah pusat dan belanja transfer ke daerah masing-masing tercatat sebesar 13,5 persen dan 29,4 persen. Kinerja positif ini, menurut Ariyanto, merupakan hasil dari upaya maksimal yang dilakukan oleh satuan kerja dan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan serta proses pengadaan barang dan jasa yang telah dimulai di awal tahun anggaran. Lebih rinci, Ariyanto menyebutkan bahwa satuan kerja di Tanah Laut yang berfungsi sebagai representasi dari kementerian dan lembaga pusat menunjukkan tingkat serapan belanja yang baik sampai dengan akhir Agustus 2024. Penyerapan anggaran ini juga didorong oleh berbagai faktor, antara lain pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada), pencairan tunjangan hari raya (THR), gaji ke-13 untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), serta pengangkatan ASN baru. Ia juga menegaskan bahwa realisasi belanja transfer ke daerah telah disalurkan oleh KPPN Pelaihari tepat waktu ke rekening kas umum daerah serta rekening kas desa. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kinerja penyaluran dana transfer ke daerah menunjukkan peningkatan yang signifikan, mencapai pertumbuhan 29,4 persen. Ariyanto menekankan bahwa pertumbuhan positif dalam penyaluran dana transfer ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Hal ini akan sangat berkontribusi terhadap pembiayaan berbagai kegiatan dan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga kestabilan perekonomian daerah. "Dikarenakan Tanah Laut berstatus sebagai salah satu kabupaten di Kalimantan Selatan yang ditunjuk sebagai daerah perhitungan *Inflasi Nasional*, perhatian terhadap pengelolaan anggaran menjadi sangat penting," tutup Ariyanto. ANTARA