RPJMD Pemkot Palangka Raya Belum Sejalan Visi Misi Kota

BORNEONEWS, Palangka Raya - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) milik Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya rupanya belum seirama atau sejalan dengan visi-misi kota, yaitu sebagai kota pendidikan, jasa, dan pariwisata. Ini bukan penilaian asal-asalan, tetapi hasil analisa dari pakar Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, yang sengaja diundang Pemkot Palangka Raya.

Adalah Nunuk Dwi Retnandari dan timnya, dari jurusan Magister Administrasi Publik Fisipol UGM, yang diminta menganalisa sejauhmana pelaksanaan RPJMD 2014-2015. Dengan harapan, ada perbaikan perencanaan ke depan supaya segaris dengan visi-misi.

Kelemahan RPJM yang ada dikaitkan dengan visi dan misi pemkot ternyata tidak didukung dengan program dan kegiatan yang berjalan. Banyak kegiatan pemkot mengarah kepada upaya peningkatan ketahanan pangan dan menurunnya tingkat permasalahan sosial, seperti penurunan angka kemiskinan dan program keluarga harapan, serta peningkatan PAD.

“Analisis permasalahan ini didasarkan atas hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD yang telah dilaksanakan pada pelaksanaan 2014-2015. Kesimpulannya, belum memiliki hubungan langsung dengan visi dan misi yang diemban,” ungkap Nunuk saat kegiatan evaluasi RPJMD Kota Palangka Raya 2014-2015, di Aula Peteng Karuhei (PK) II, Selasa (19/7/2016).

Kenapa bisa begitu?

Analisa dia, pada pelaksanaan RPJMD selama ini ada kecenderungan sejumlah program yang mendapat dukungan (atau merupakan tekanan) dari pemerintah pusat melalui bantuan programnya, juga mengandalkan program-program bersifat rutin. Sehingga tujuan program kerja yang harus dikejar menjadi tidak fokus, dan tidak terhubung dengan visi dan misi yang diemban.

Tujuan yang didapat tersebut, lanjut Nunuk, belum menegaskan pencapaian visi maupun misi sesungguhnya. Walaupun pencapaian program yang dijalankan masih ada dalam bagian batang tubuh visi maupun misi, tapi tidak berdimensi untuk menjelaskan tingkat pencapaian sebagai kota pendidikan, jasa maupun wisata.

“Indikator kerja masih tidak berdimensi outcome (dampak nyata). Kemudian sasaran program indikator kerja juga tidak terhubung. Karena itu SKPD terkait dapat mengkaji secara matang setiap perencanaan di RPJMD sesuai kebutuhan daerah dan masyarakat serta harus sinkron dengan visi-misi kepala daerah,” jelasnya.

Ia menyarankan, kelemahan pada pelaksanaan  RPJMD 2014-2015 itu, dapat menjadi bahan perbaikan dalam perencanaan  program RPJMD periode akan datang. Sehingga ada tujuan yang ‘nyambung’  dengan visi dan misi Kota Palangka Raya. (ROZIKIN/m)