JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa transisi energi di Indonesia bukan sekadar respons terhadap isu lingkungan, melainkan juga merupakan elemen kunci dalam strategi pertumbuhan ekonomi jangka panjang negara. Ia mengungkapkan bahwa pentingnya mendukung kebijakan fiskal yang merangsang transisi energi tidak dapat dipandang sebelah mata. Sri Mulyani menambahkan bahwa transisi energi seharusnya dilihat sebagai suatu peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, bukan sebagai penghalang. Dalam forum Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024 yang diselenggarakan di Jakarta, ia menyatakan, "Kami akan terus merumuskan kebijakan yang tepat sehingga mampu melaksanakan transisi energi dengan baik." Selama beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengeluarkan serangkaian kebijakan fiskal hijau. Di antara kebijakan tersebut adalah penerbitan obligasi hijau *green bonds* dan obligasi biru *blue bonds*, yang dirilis baik di pasar domestik maupun internasional. Langkah tersebut ditujukan untuk mengumpulkan dana dari para investor dalam rangka membiayai proyek-proyek yang ramah lingkungan, seperti pengembangan energi terbarukan dan praktik pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Sri Mulyani juga mengklaim bahwa Indonesia menjadi salah satu pelopor di kalangan negara berkembang dalam menggunakan instrumen fiskal untuk mendukung proyek-proyek hijau. Melalui kebijakan ini, ia berharap dapat menarik lebih banyak investasi dari sektor swasta, baik domestik maupun global, untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek ramah lingkungan yang ada di Indonesia. Namun, tantangan yang dihadapi Indonesia adalah bagaimana menggerakkan sumber daya dalam jumlah besar untuk memenuhi target ambisius penurunan emisi karbon. Indonesia sendiri telah menetapkan target emisi nol bersih pada tahun 2060, dengan komitmen untuk mengurangi emisi karbon sebesar 31,89 persen melalui upaya sendiri dan hingga 43,2 persen dengan dukungan internasional. Sri Mulyani mengakui bahwa pencapaian ini tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendirian. Oleh karena itu, kolaborasi dengan sektor swasta dan mitra internasional menjadi hal yang sangat penting. "Kita perlu terus berusaha agar dapat menggunakan instrumen terbaik dalam kerangka regulasi Indonesia, dan sekaligus berkomunikasi dengan sektor swasta dan *stakeholder* lainnya untuk memastikan tidak hanya merancang, tetapi juga melaksanakan transisi energi," terangnya. Lebih lanjut, Pemerintah Indonesia telah meluncurkan platform Just Energy Transition Partnership (JETP) meski saat ini implementasinya masih dalam tahap awal. Sri Mulyani terus memantau perkembangan serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut. Ia juga menekankan pentingnya penetapan harga karbon *carbon pricing* yang konsisten untuk menciptakan insentif bagi sektor swasta dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan transisi energi di Indonesia dapat dipercepat, sekaligus membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sri Mulyani menekankan bahwa dengan kebijakan fiskal yang mendukung dan adanya komitmen yang kuat dari berbagai pihak, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pemimpin global dalam pembiayaan proyek hijau. Ia menyimpulkan, "Indonesia akan terus melanjutkan peran penting ini bukan karena kami tidak menyadari ancaman perubahan iklim yang nyata, tetapi kami memahami bahwa perubahan iklim adalah masalah global yang hanya dapat diatasi melalui kerja sama dan kolaborasi dari semua negara." ANTARA