BORNEONEWS, Palangka Raya -- DPRD Kalimantan Tengah setuju dengan keputusan rasionalisasi anggaran yang diambil pemerintah provinsi sebagai trik menyiasati turunnya penerimaan daerah dalam struktur APBD 2016 saat ini. Namun tindakan yang ditempuh harus realistis. Pihak DPRD tidak setuju apabila pemangkasan ‘pukul rata’ tiap SKPD dengan prosesntase sampai 37%.

Pihak DPRD pun meminta langkah rasionalisasi dikalkulasi dengan cermat dan tidak didasarkan potongan per SKPD melainkan didasarkan pada jenis anggaran. Ungkapan tersebut tercetus saat rapat konsultansi antara badan anggaran (Banggar) DPRD dengan Tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) di ruang rapat gabungan komisi Gedung DPRD Kalteng, Rabu (20/7/2016).

“Bukan pukul rata setiap SKPD sampai 37% begitu, parah sekali kalau sampai ke pemangkasan kegiatan prinsipil dan pekerjaan kontraktual. Kebijakan rasionalisasi tidak tepat jika per SKPD tetapi didasarkan pada jenis belanja. Jadi harus dipertimbangkan lagi. Misalnya untuk belanja modal, belanja barang dan jasa, belanja pegawai, itu masih mungkin,” cetus Anggota Banggar, Freddy Ering.

Anggota lainnya, Borak Milton menambahkan, seharusnya pemangkasan berdasarkan pada jenis belanja, dengan melihat apakah belanja langsung (BL) atau belanja tidak langsung (BTL).  Sebab jika sembarangan, justru yang kasihan adalah pihak gubernur selaku pemangku kebijakan eksekutif.

“Kalau belanja langsung, itu kan hasilnya atau manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Ini sifatnya memang belanja pembanguanan. Berbeda dengan komponen BTL yang tidak langsung dirasakan masyarakat misalnya perjalanan dinas, belanja pegawai, tunjangan, kegiatan pemeran, bantuan studi dan sebagainya,” tegasnya.

“Kalau tidak dipilah seperti ini, pukul rata ke setiap SKPD harus dipangkas sekian persen, yang kasihan adalah gubernurnya. Beliau sudah sangat konsern akan meningkatatkan pembangunan kepada rakyat, ternyata belanja modalnya dikurangi, lantas bagaimana bisa membangun. Yang terjadi nanti malah sebaliknya, kita akan melihat pembangunan tidak jalan,” tambah dia.

Punding LH Bangkan, anggota Banggar dari asal Demokrat juga mengingatkan, apabila pemangkasan belanja pembangunan yang sifatnya kontraktual, khawatirnya justru menjadi blunder bagi pemerintah. Sebab perusahaan pemenang tender justru sangat bisa mengajukan wan prestasi. 

“Padahal sebabnya kan bukan mereka, melainkan kita sebagai pemerintahan daerah. Ini jika pemotongan dilakukan sepihak. Selanjutnya, jika pemotongan diplot di SKPD, maka besar kemungkinan akan ada kegiatan SKPD yang akan di-nolkan. Imbasnya, ketika ada kegiatan DPRD kunjungan ke daerah misalnya, pihak SKPD tidak ada yang mengiringi karena dipangkas tadi,” kata Punding.

Sementara terpisah, Sekda Kalteng Siun Jarias dan timnya masih tetap bersikukuh melakukan rasionalisasi pengurangan anggaran dengan melakukan plot pukul rata besaran prosentasi kepada semua SKPD.

“Kalau permata anggaran, dengan melihat komponen tadi, ya akan sulit. Semua SKPD maunya berlomba tidak mau dipotong dengan alasan programnya penting,” tandasnya.

Rapat konsultasi pagi hingga siang itu kemudian sempat diskorsing. Hasilnya,rapat konsultasi ditunda sepekan hingga 26 Juli 2016. Keinginan DPRD, tim Pemprov memiliki waktu lebih banyak sehingga siap untuk memberikan alasan yang lebih rasional. (ROZIKIN/m)