AMBON –
**Borneonews - Ternate**, Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara (Malut) telah menggelar kegiatan pembinaan yang berfokus pada pencegahan serta penanggulangan radikalisme dan intoleransi di kalangan personel Polda Malut. Kegiatan ini bertujuan untuk menyiapkan anggota kepolisian agar mampu mengatasi dan terhindar dari pengaruh paham-paham radikal yang berpotensi menjerumuskan mereka. Kombes Pol Bambang Suharyono, selaku Kabid Humas Polda Malut, menekankan pentingnya bagi setiap anggota Polri untuk senantiasa meningkatkan ketahanan diri. "Sebagai anggota Polri, kita tidak dapat menjamin diri sepenuhnya dari paparan paham radikalisme, sehingga perlu melakukan upaya untuk mempertahankan diri," ujarnya di Ternate. Kegiatan yang berlangsung pada hari Jumat tersebut melibatkan seluruh personel lulusan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) serta personel bintara remaja yang lulus pada tahun 2024. Selain itu, kegiatan ini juga menghadirkan beberapa narasumber untuk memberikan wawasan yang mendalam mengenai isu tersebut. Dalam proses pembinaan ini, Polda Malut menekankan bahwa penting bagi setiap anggota Polri untuk memperkuat mental dan kepribadian mereka agar tidak mudah terpengaruh oleh ajakan yang menjurus kepada perilaku menyimpang. Mereka diharapkan mampu mengenali dengan cepat potensi ancaman dari paham radikal yang dapat timbul di sekitar. Lebih lanjut, Polda Malut juga mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi radikalisme, terutama di ruang digital. Hal ini menjadi sangat relevan menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang dijadwalkan pada tahun 2024. Kombes Pol Bambang mengingatkan bahwa periode Pilkada sering kali menjadi momen yang sensitif, di mana paham radikal dapat kembali muncul. Perbedaan pendapat politik, ketegangan sosial, serta rasa ketidakpuasan seringkali menjadi pemicu yang dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok radikal. Polda Malut menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk tetap sigap dan proaktif dalam menghadapi ancaman radikalisme tersebut. "Pilkada serentak merupakan salah satu fase penting dalam kehidupan demokrasi, dan radikalisme dapat menjadi ancaman serius bagi stabilitas politik, toleransi antarwarga, serta keamanan umum," tambahnya. Di samping itu, radikalisme di dunia digital juga dapat mencakup penyebaran ideologi ekstrem, informasi palsu (*hoaks*), serta retorika berbahaya. Media sosial dan platform online lainnya seringkali digunakan oleh kelompok radikal untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan dan propaganda yang dapat mempengaruhi pemilih serta menciptakan ketidakpercayaan terhadap proses pemilu. Maka dari itu, kewaspadaan dan edukasi masyarakat sangat diperlukan untuk melawan pengaruh negatif yang berkembang di dunia maya. ANTARA