JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Krisis iklim tidak dapat lagi dipandang sebagai masalah lingkungan semata, karena dampak yang ditimbulkannya telah meluas ke berbagai aspek kehidupan. Perubahan iklim kini berfungsi sebagai sebuah ancaman serius bagi stabilitas ekonomi global. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani di Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024. Ia menyatakan bahwa dampak perubahan iklim berpotensi mengurangi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia hingga 10 persen pada tahun 2025. Berbagai studi menunjukkan bahwa dampak ekonomi dari perubahan iklim semakin nyata. Salah satu riset yang diterbitkan di jurnal *Nature Climate Change* pada tahun 2021 memperkirakan penurunan PDB global mencapai 13 persen pada akhir abad ini jika tidak ada intervensi mitigasi yang dilakukan secara signifikan. Krisis ini menimbulkan bencana alam yang merusak, seperti peningkatan permukaan air laut, gelombang panas yang ekstrem, badai, serta kekeringan. Seluruh fenomena ini menyebabkan kerusakan infrastruktur, gangguan dalam rantai suplai, dan kerugian ekonomi yang besar. Sektor pertanian juga menghadapi ancaman serius akibat perubahan iklim. Pola curah hujan yang berubah, suhu yang semakin tinggi, dan munculnya hama baru dapat mengganggu produksi pangan. Akibatnya, harga pangan melonjak dan ketahanan pangan nasional dapat terancam. Lebih lanjut, kesehatan masyarakat juga terganggu. Munculnya gelombang panas, polusi udara, serta penyakit menular baru akibat perubahan iklim mengakibatkan meningkatnya biaya kesehatan, menurunnya produktivitas tenaga kerja, dan penghambatan pertumbuhan ekonomi. Konsekuensi dari kondisi ini juga bisa menyebabkan migrasi massal, di mana meningkatnya permukaan air laut serta peristiwa ekstrem memaksa jutaan orang untuk meninggalkan tempat tinggal mereka. Hal ini berpotensi menciptakan ketidakstabilan sosial dan ekonomi di lokasi tujuan migrasi. Sebagai negara kepulauan dengan garis pantai yang panjang dan kekayaan biodiversitas yang tinggi, Indonesia sangat rentan terhadap akibat perubahan iklim. Beberapa isu yang mendesak untuk ditangani termasuk ancaman kenaikan permukaan air laut. Banyak pulau kecil dan daerah pesisir berisiko tenggelam, mengakibatkan hilangnya lahan produktif, kerusakan infrastruktur, dan perpindahan penduduk yang signifikan. Selain itu, Indonesia juga menghadapi tantangan terkait dengan frekuensi dan intensitas bencana alam yang semakin meningkat, seperti banjir, longsor, dan kekeringan. Bencana-bencana tersebut dapat menghancurkan infrastruktur dan menyebabkan kerugian ekonomi yang besar, serta memicu jatuhnya korban jiwa. Kerusakan pada ekosistem juga menjadi perhatian, di mana hutan mangrove dan terumbu karang berpotensi mengalami kerusakan parah. Hal ini dapat memberikan dampak negatif terhadap keanekaragaman hayati, menurunkan daya dukung lingkungan, serta memperburuk akibat dari bencana alam yang ada. Dampak krisis iklim terhadap sektor pertanian di Indonesia dapat menimbulkan penurunan hasil produksi pangan, meningkatkan harga, dan merusak ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, isu-isu lingkungan ini perlu segera ditangani untuk meminimalkan kerugian ekonomi yang lebih besar, memperburuk kemiskinan, dan meningkatkan ketimpangan sosial. Dalam konteks ini, menjaga kesehatan PDB agar tetap stabil dalam menghadapi ancaman perubahan iklim memerlukan tindakan yang komprehensif dan berkelanjutan dari seluruh elemen masyarakat, baik pemerintah, sektor swasta, maupun individu. Langkah-langkah mitigasi yang diperlukan mencakup transisi energi yang cepat, beralih dari sumber energi fosil ke energi terbarukan seperti energi surya, angin, dan hidroelektrik. Efisiensi energi di berbagai sektor harus ditingkatkan. Selain itu, pengelolaan hutan berkelanjutan diperlukan untuk menyerap karbon dioksida serta mencegah deforestasi. Penerapan kebijakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari berbagai sumber juga sangat penting. Adaptasi terhadap perubahan iklim menjadi hal yang tidak dapat dihindari. Ini termasuk pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap dampak perubahan iklim, seperti bangunan yang dapat menahan gempa, sistem drainase yang efisien, dan penguatan tanggul laut. Sistem peringatan dini untuk bencana alam juga perlu diperkuat. Pemerintah diharapkan dapat mengembangkan skema asuransi pertanian untuk melindungi petani dari kerugian akibat bencana serta melakukan pengembangan varietas tanaman yang tahan terhadap iklim ekstrem. Investasi pada sektor-sektor yang ramah lingkungan, atau yang sering disebut "sektor hijau," juga harus ditingkatkan. Ini termasuk investasi dalam energi terbarukan, pengelolaan sampah, dan teknologi hijau lainnya. Kebijakan fiskal yang mendukung, seperti penerapan pajak karbon untuk mendorong pengurangan emisi gas rumah kaca serta memberikan subsidi untuk energi bersih, menjadi urgensi. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan di bidang energi terbarukan juga tidak kalah penting agar menghasilkan tenaga kerja yang kompeten. Tidak kalah pentingnya, Indonesia perlu berpartisipasi dalam perjanjian internasional untuk mitigasi perubahan iklim, seperti Perjanjian Paris, dan mendukung transfer teknologi dari negara maju ke negara berkembang. Masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam kampanye kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan dan menghadapi perubahan iklim. Diharapkan bahwa ISF 2024 dapat menjadi momentum bagi Indonesia dalam mempromosikan tindakan guna mengatasi krisis iklim, demi mengantisipasi penurunan PDB secara efektif. ANTARA