MANOKWARI –
**Borneonews - Teluk Wondama**, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Teluk Wondama yang terletak di Papua Barat, memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama atas keberhasilan dalam realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2023 yang mencapai lebih dari 90 persen. Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan Ketua DPRD, Herman Sawasemariay, pada sidang paripurna di Wasior, Jumat, disebutkan bahwa realisasi pendapatan daerah tersebut telah tertuang dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari Bupati mengenai pelaksanaan APBD 2023. Herman menjelaskan bahwa rencana pendapatan daerah untuk tahun anggaran 2023 adalah Rp1,2 triliun, sedangkan realisasi hingga 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp1,1 triliun, atau sebesar 92,11 persen. Angka ini menunjukkan peningkatan yang signifikan, di mana realisasi pendapatan daerah tahun 2023 mengalami kenaikan 17,40 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp980,4 miliar. Selain itu, aspek belanja daerah untuk tahun anggaran 2023 juga mengalami kemajuan, dengan realisasi mencapai Rp1,039 triliun, dari rencana belanja yang ditetapkan sebesar Rp1,166 triliun. Ini berarti capaian belanja daerah mencapai 89,09 persen. Adapun rencana belanja untuk tahun ini lebih tinggi dibandingkan dengan angka tahun 2022 yang terdaftar sebesar Rp874,032 miliar. Secara umum, Herman menilai bahwa realisasi pendapatan dan belanja daerah yang berada di atas 90 persen menunjukkan bahwa serapan APBD sudah berjalan secara maksimal. Hal ini juga mencerminkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran 2023 sudah terlaksana dengan baik, dari tahapan perencanaan hingga pelaksanaan, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Herman berharap ke depannya pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Teluk Wondama dapat terus ditingkatkan kualitasnya. Ia menekankan bahwa pencapaian realisasi belanja yang besar bukan hanya sekadar angka, tetapi harus diiringi dengan dampak nyata bagi penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. Lebih lanjut, Herman mengingatkan bahwa tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa keuangan daerah dimanfaatkan dengan bijaksana guna menjawab permasalahan yang masih dihadapi oleh masyarakat dan daerah tersebut. Pada sesi pendapat akhir dari gabungan fraksi, Anggota DPRD Robert Gayus Baibaba mengungkapkan beberapa catatan penting untuk perhatian kepala daerah. Salah satu di antaranya adalah perlunya alokasi anggaran memadai dari dana otonomi khusus (Otsus) untuk pendidikan anak-anak asli Teluk Wondama. Baibaba mendorong agar dana otonomi khusus itu digunakan lebih besar untuk sektor pendidikan, dari tingkat sekolah dasar hingga pendidikan tinggi, bahkan hingga jenjang pascasarjana (S2-S3). DPRD juga menekankan pentingnya perhatian kepala daerah terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya di kampung-kampung terpencil dan terluar. Baibaba menambahkan, diperlukan kolaborasi yang baik antara APBD dan Dana Desa dalam usaha pemberdayaan ekonomi di wilayah-wilayah tersebut. ANTARA