**Borneonews - Jakarta**, Perubahan iklim diprediksi dapat mengakibatkan penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia hingga 10 persen pada tahun 2025, seperti yang diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dalam penjelasannya, Sri Mulyani menegaskan bahwa penurunan ini dapat terjadi jika masalah perubahan iklim tidak ditangani dengan segera. "Setiap kali kita berupaya untuk meningkatkan PDB sebesar 3 persen, baik itu pada tahun 2024 maupun 2025, usaha yang diperlukan sangatlah besar, terutama mengingat banyak risiko negatif yang dapat muncul, termasuk perubahan iklim," ujarnya saat menghadiri Forum Keberlanjutan Internasional Indonesia (ISF) 2024 di Jakarta. Menteri Keuangan tersebut juga menekankan bahwa penurunan PDB yang mencapai 10 persen tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga akan menghalangi upaya pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, khususnya bagi generasi muda. Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa meningkatnya suhu global berpotensi memperburuk frekuensi bencana alam, yang pada gilirannya dapat merusak infrastruktur yang ada. Kerugian akibat kerusakan tersebut diperkirakan akan membutuhkan biaya perbaikan yang sangat besar. Dampak perubahan iklim juga dapat memicu ketidakstabilan sosial dan politik, dengan masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi lemah menjadi pihak yang paling dirugikan. Hal ini berpotensi memperlebar kesenjangan sosial serta meningkatkan ketegangan politik. "Kita memahami bahwa perubahan iklim perlu ditangani dengan segera. ASEAN sebagai kawasan yang mengalami pertumbuhan ekonomi dan memiliki ketahanan, tidak kebal terhadap ancaman perubahan iklim dan dinamika geopolitik," urainya. Dia juga menyampaikan betapa rentannya kawasan ASEAN terhadap dampak krisis iklim ini. Berdasarkan estimasi Bank Pembangunan Asia (ADB), produk domestik bruto ASEAN dapat mengalami penurunan hingga 11 persen akibat perubahan iklim. Walaupun ASEAN menyumbang sekitar 7 persen dari total emisi global, kawasan ini perlu tetap melanjutkan upaya pembangunan sambil mengurangi emisi *CO2*. Sri Mulyani menegaskan perlunya aksi cepat dalam menangani masalah perubahan iklim. Hal ini menjadi semakin mendesak setelah Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) melaporkan bahwa tahun 2023 tercatat sebagai tahun terpanas dalam sejarah. "Upaya dekarbonisasi di ASEAN harus memprioritaskan optimasi investasi publik dan swasta," tambahnya. Ia juga mengajak semua pihak untuk terlibat dalam diskusi mengenai perubahan iklim. Menteri Keuangan Indonesia itu menyambut baik hadirnya Klasifikasi ASEAN untuk Pembiayaan Berkelanjutan yang kini telah mencapai edisi ketiga, mencakup pedoman transisi untuk sektor transportasi, penyimpanan, konstruksi, dan real estate. Sebagai bagian dari komitmen Indonesia, pemerintah menargetkan pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 31,89 persen pada tahun 2030 tanpa bantuan internasional. Selain itu, target pengurangan emisi GRK dengan dukungan internasional juga ditetapkan sebesar 43,2 persen pada tahun yang sama. "Diperlukan dana sebesar 281 miliar dolar AS untuk memenuhi komitmen kami dalam mengurangi emisi *CO2* guna melakukan transisi energi," tegasnya. ANTARA