**Borneonews - Jakarta**, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa upaya transisi energi di Indonesia tidak hanya ditujukan untuk perlindungan lingkungan, tetapi juga merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam Forum Internasional Keberlanjutan (ISF) 2024 yang berlangsung di Jakarta pada hari Jumat, ia menyatakan bahwa kebijakan fiskal akan memainkan peranan penting dalam mendukung transisi energi di negara ini. "Transisi energi harus dianggap sebagai bagian dari cerita pertumbuhan bagi Indonesia," ujarnya. Ia menambahkan bahwa pemerintah akan terus merumuskan kebijakan yang tepat untuk melaksanakan transisi energi di Indonesia. Sri Mulyani mengungkapkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menerbitkan berbagai instrumen kebijakan fiskal, termasuk obligasi hijau dan obligasi biru, baik di pasar domestik maupun global. Instrumen-instrumen ini dirancang untuk menarik dana dari para investor untuk proyek-proyek yang ramah lingkungan, seperti pengembangan energi terbarukan dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Dalam kesempatan ini, Indrawati juga menekankan bahwa Indonesia merupakan salah satu pelopor di antara negara-negara berkembang dalam menggunakan instrumen fiskal untuk mendanai proyek-proyek hijau. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menarik investasi lebih besar dari sektor swasta baik domestik maupun global ke dalam proyek-proyek hijau di Indonesia. Namun, tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia saat ini adalah menggerakkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi target ambisius pengurangan emisi karbon. Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai *net zero emissions* (NZE) pada tahun 2060 dan telah berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon sebesar 31,89 persen melalui upaya sendiri, serta hingga 43,2 persen dengan dukungan internasional. Lebih lanjut, pemerintah Indonesia juga telah meluncurkan platform Just Energy Transition Partnership. Meskipun pelaksanaannya masih berada pada tahap awal, pemerintah terus memantau kemajuan dan tantangan yang ada. Menurut Indrawati, penetapan harga karbon yang konsisten sangat penting untuk menciptakan insentif bagi sektor swasta dalam mendukung upaya pengurangan emisi. Langkah-langkah ini diharapkan tidak hanya mempercepat transisi energi Indonesia, tetapi juga membuka lebih banyak peluang untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ia mencatat bahwa dengan adanya kebijakan fiskal yang mendukung dan komitmen yang kuat dari berbagai pihak, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pemimpin global dalam pendanaan proyek hijau. "Indonesia akan terus menjalankan peran penting ini karena kami tidak hanya sadar bahwa ancaman dari perubahan iklim itu nyata, tetapi juga memahami bahwa perubahan iklim adalah masalah global," tutupnya. ANTARA