JAKARTA –
**Borneonews - Penajam Paser Utara**, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menegaskan komitmennya untuk melibatkan masyarakat adat dalam pembangunan budaya di Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kawasan sekitarnya. Program-program ini dirancang guna mendukung peran dan eksistensi masyarakat adat di daerah tersebut. Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat Kemendikbudristek, Sjamsul Hadi, menyatakan bahwa salah satu langkah yang diambil adalah melalui pendekatan berbasis *sekolah lapangan* yang mengedepankan kearifan lokal. Selain itu, lembaga ini juga memberdayakan program-program lain yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar IKN. Penegasan ini diungkapkan setelah acara Festival Harmoni Budaya Nusantara (FHBN) 2024 yang diselenggarakan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Sjamsul menjelaskan bahwa arena seperti FHBN memungkinkan masyarakat adat untuk memamerkan berbagai produk, termasuk kuliner tradisional, tanaman obat, serta karya budaya lainnya. Kegiatan semacam ini tidak hanya berkontribusi pada promosi kebudayaan, tetapi juga berpotensi mendorong ekonomi kreatif di daerah tersebut. Dia menjelaskan bahwa sebelumnya, pihaknya telah mengidentifikasi sekitar 200 bentuk potensi yang berhubungan dengan pemajuan kebudayaan. Ini mencakup berbagai aspek mulai dari tradisi lisan hingga seni pertunjukan dan kebiasaan masyarakat, yang merupakan bagian integral dalam merawat budaya lokal. Kemendikbudristek juga berkomitmen untuk bekerja sama dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), kementerian/lembaga lain, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan untuk memastikan tidak adanya praktik penggusuran terhadap masyarakat adat di kawasan IKN. Sjamsul memberikan penjelasan terkait isu penggusuran yang sempat ramai dibicarakan, dengan menyatakan bahwa tim telah dikerahkan ke Kabupaten Sepaku untuk berkoordinasi dengan kepala desa dan tokoh adat setempat. Ia menegaskan bahwa tidak ada proses penggusuran oleh OIKN, meskipun terdapat masalah dengan bangunan-bangunan yang disewa oleh pihak luar yang tak terduga. Terkait proses ganti rugi yang juga menjadi isu, Sjamsul menambahkan bahwa mekanisme penyelesaian tersebut sudah ditangani dengan baik. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 14 Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Lestari, mengungkapkan bahwa saat ini mereka tengah menginventarisasi data masyarakat adat yang tinggal di wilayah perbatasan IKN. Lestari menyebutkan pentingnya perlunya data mengenai masyarakat adat dari kabupaten-kabupaten seperti Kutai Barat dan Kutai Kartanegara, yang berlokasi cukup dekat dengan IKN. Ia menekankan bahwa masyarakat adat yang membutuhkan pendampingan atau diskusi seputar masalah budaya dapat berkoordinasi dengan Balai Pelestarian Kebudayaan wilayah 14. Menurut Lestari, sejalan dengan komitmen Presiden Jokowi, meskipun ada pengembangan IKN, budaya lokal tetap menjadi prioritas. Pihaknya berkomitmen untuk menyiapkan generasi muda dan masyarakat adat di sekitar IKN agar dapat terus mempertahankan dan mengembangkan budayanya. ANTARA