SURABAYA –
**Borneonews - Madiun**, Tim evaluator dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia telah melakukan evaluasi terhadap kinerja Penjabat (Pj) Bupati Madiun, Tontro Pahlawanto, untuk triwulan IV. Hasil dari evaluasi ini menunjukkan bahwa kinerja Pj Bupati Madiun mendapat nilai yang baik. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk memantau perkembangan dalam bidang pembangunan, pemerintahan, dan sektor-sektor unggulan lainnya di daerah, khususnya di Kabupaten Madiun. Tontro Pahlawanto menyampaikan dalam keterangan persnya bahwa indikator yang digunakan untuk penilaian kinerja Pj Bupati Madiun sesuai dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam evaluasi tersebut, terdapat sepuluh indikator prioritas yang menjadi fokus secara nasional. Indikator-indikator ini meliputi pengendalian inflasi, penanganan kasus stunting, pengurangan kemiskinan ekstrem, layanan publik, serta aspek-aspek terkait kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pengangguran, realisasi belanja, perizinan, dan beberapa aspek unggulan lainnya. Tim evaluator dari Inspektorat Jenderal Kemendagri memberikan apresiasi terhadap laporan kinerja yang disampaikan oleh Pj Bupati Madiun. Hal ini karena Pj Bupati mampu menyiapkan dokumen dan laporan yang terperinci serta terstruktur, mencakup 111 aspek penilaian kinerja Pemerintah Kabupaten Madiun. Menyikapi hasil evaluasi ini, Tontro Pahlawanto berharap agar kinerja baik yang ditunjukkan oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Madiun dapat terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan di masa mendatang. Dengan demikian, diharapkan tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud serta kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Evaluasi kinerja triwulan IV ini dihadiri oleh seluruh pejabat daerah se-Indonesia di ruang rapat utama Gedung Inspektorat Jenderal Kemendagri yang berlokasi di Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Pj Bupati Madiun didampingi oleh Pj Sekda Kabupaten Madiun, Sodik Hery Purnomo, serta beberapa pejabat lainnya, termasuk asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Inspektorat, Bapperida, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Perdagangan Koperasi, Dinas Pertanian, Kepala DPMPTSP, Direktur RSUD Caruban, Dinas Sosial, dan pimpinan Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Madiun. ANTARA