BORNEONEWS, Kasongan - Pemerintah Kabupaten Katingan bersama pihak PT Bank Syariah Mandiri Cabang Palangkaraya melakukan penandatangan MoU pembiayaan implan pegawai PNS/CPNS di ruang rapat bupati setempat, Kamis (21/7).
Menurut Kepala Cabang PT Bank Syariah Mandiri Palangkaraya Haris Ahmadi, jika tujuan diadakannya MoU ini dalam rangka menawarkan implan kepada PNS maupun CPNS serta pensiunan PNS.
"Kita siap men-support bagi pegawai yang ingin mengajukan kredit ke Bank Syariah Mandiri. Hari ini kita menindaklanjutinya dengan MoU dengan Pemda Katingan, sebut Haris Ahmadi.
Dalam kesempatan itu, Haris mengaakan jika Bank Syariah Mandiri juga menyalurkan program CSR-nya berupa bedah rumah di Desa Handiwung Kecamatan Tasik Payawan.
"Ada lima rumah yang kita bedah, yaitu masing-masing rumah mendapat Rp15 juta sehingga totalnya mencapai Rp75 juta," imbuh Haris Ahmadi.
Dalam kesempatan itu, Bupati Ahmad Yantenglie mengatakan jika pemerintah Kabupaten Katingan dengan visi dan misi program pembangunannya dari waktu ke waktu senantiasa melakukan percepatan pembangunan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing daerah.
"Sehubungan dengan itu, Pemkab Katingan menaruh harapan besar terhadap peranan dunia perbankan untuk sepenuhnya mendukung dan berpartisipasi aktif merealisasikan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Katingan," katamya.
Untuk itu pihaknya, sebut Bupati Tenglie memberi apresiasi yang tinggi pada komitmen PT Bank Syariah Mandiri Cabang Palangkaraya untuk meningkatkan pelayanan di Katingan dalam membantu mendorong pertumbuhan perekonomian, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Terkait hal ini sesuai instruksi Bapak Gubernur Kalteng untuk memprioritaskan bank daerah, namun tidak menutup peluang juga bagi bank lain untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Katingan, demikian pula halnya PT Bank Syariah Mandiri ini," jelasnya.
Terkait penyerahan bantuan bedah rumah ini, Bupati Tenglie mengatakan patut memberikan apresiasi kepada PT Bank Syariah Mandiri.
"Apa yang telah dilakukan merupakan salah satu pilar dalam pelaksanakaan pembangunan, disamping pemerintah dan masyarakat. Peran ini diharapkan menciptakan proses akselerasi pelaksanaan pembangunan di daerah, sebab kita semua meyakini bahwa dalam kerangka mensejahterakan kehidupan masyarakat tidak hanya merupakan tanggungjawab pemerintah, tapi merupakan tanggunjawab semua elemen yang ada di masyarakat termasuk swasta," imbuh Bupati Tenglie. (ABDUL GOFUR/m)
