JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia siap memberikan dukungan kepada yayasan nasional Konservasi Indonesia dalam upaya mencapai target pengembangan ekonomi biru yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu langkah konkret dalam dukungan ini adalah melalui program *Blue Halo S*, yang menjadi inti dari kerjasama kedua pihak. Pernyataan dukungan tersebut disampaikan dalam bentuk surat pernyataan minat atau *letter of intent* (LoI) yang diumumkan pada acara Indonesia International Sustainability Forum 2024 yang berlangsung di Jakarta. Acara ini menjadi wadah penting bagi diskusi mengenai inisiatif yang berorientasi pada keberlanjutan. Program *Blue Halo S* dirancang untuk mengoptimalkan keseimbangan antara upaya pelestarian lingkungan dan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan. Program ini juga sejalan dengan upaya pemerintah Indonesia untuk merevolusi sektor ekonomi kelautan dan pesisir, dengan langkah ini sebagai respons terhadap berbagai tantangan yang diakibatkan oleh perubahan iklim. Realisasi program ini direncanakan berlangsung dari tahun 2025 hingga 2031, yang akan dilaksanakan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 572. Wilayah ini mencakup enam provinsi yang terletak di sepanjang pantai barat Sumatera, yaitu Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, Lampung, dan Banten. Yukki Nugrahawan, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum, dan Komunikasi Kadin, mengemukakan bahwa untuk mendukung pengembangan ekonomi biru yang berkelanjutan, Kadin akan meluncurkan program baru. Program ini bertujuan untuk meningkatkan praktik budidaya ikan yang ramah lingkungan di WPP 572. "Kadin akan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memperoleh pendanaan dan dukungan teknis dari Program *Blue Halo S*. Kerja sama ini diharapkan dapat membantu kami dalam mengembangkan serta mengimplementasikan teknologi budidaya perikanan yang inovatif, meningkatkan infrastruktur, dan menyelenggarakan program pelatihan yang komprehensif untuk pelaku usaha lokal," ungkap Yukki dalam siaran pers yang dikeluarkan oleh Konservasi Indonesia. Dia menambahkan bahwa proyek yang diusulkan tersebut diharapkan tidak hanya akan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat, tetapi juga akan meningkatkan jumlah pelaku usaha yang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi biru. Selain itu, program ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kapasitas masyarakat lokal mengenai konsep ekonomi biru. Meizani Irmadhiany, Senior Vice President & Executive Chair dari Konservasi Indonesia, menyatakan bahwa LoI yang ditandatangani antara Konservasi Indonesia dan Kadin ini merupakan langkah strategis dan menunjukkan komitmen bersama antara pemerintah dan sektor swasta dalam menemukan solusi untuk mengintegrasikan kawasan lindung laut yang berkualitas dengan produksi berkelanjutan dalam kerangka ekonomi biru. "Pendekatan yang mengintegrasikan perlindungan dan produksi ini memastikan bahwa manfaat ekonomi dari produksi berkelanjutan dapat diinvestasikan kembali untuk upaya perlindungan lingkungan. Hal ini diharapkan dapat menciptakan siklus yang berkelanjutan," tambahnya. Inisiatif *Blue Halo S* diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menerapkan kebijakan ekonomi biru, yang mencakup beberapa aspek penting seperti Visi Kawasan Konservasi Perairan 30×45, pengelolaan perikanan berbasis kuota, marikultur yang berkelanjutan, serta pengelolaan limbah plastik dan pesisir. Selain itu, dalam kesempatan yang sama, Firman Hidayat, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves, menegaskan pentingnya kolaborasi antara sektor swasta dan organisasi atau lembaga konservasi guna mencapai target ekonomi biru yang dicanangkan oleh pemerintah. "Kerjasama dan minat Kadin Indonesia untuk berkolaborasi dengan Konservasi Indonesia dalam program *Blue Halo S* diharapkan dapat memberikan dampak signifikan bagi pembangunan ekonomi masyarakat pesisir, sekaligus memperluas jaringan dan kerja sama sektor swasta," tutup Firman. ANTARA