JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Bakal calon gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, telah menerima berbagai keluhan dari warga di Jakarta Utara mengenai dua isu utama, yaitu akses transportasi yang memadai serta penyediaan sekolah gratis. Masalah ini menjadi perhatian besar masyarakat yang berharap agar gubernur baru mampu mewujudkan harapan mereka. Ketika berkunjung ke kawasan Kemang pada hari Sabtu, Pramono menyebut bahwa mayoritas warga di Sunda Kelapa berasal dari kalangan menengah yang sangat mendambakan peningkatan dalam proses pendidikan. Dia menekankan bahwa kebutuhan akan sekolah gratis tidak hanya mencakup sekolah negeri, tetapi juga melibatkan pendidikan di sekolah swasta yang dapat berkontribusi lebih. Pramono optimis bahwa pemerintah memiliki kemampuan untuk memberikan akses pendidikan di sekolah swasta secara gratis bagi siswa yang benar-benar memerlukan. Ia percaya bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta dapat mendukung inisiatif tersebut secara efektif. Selain masalah pendidikan, Pramono juga menerima keluhan dari masyarakat mengenai kesulitan akses transportasi dari Jakarta Utara ke Kepulauan Seribu. Ia mengingat kembali inovasi moda transportasi air yang pernah diluncurkan oleh Sutiyoso pada tahun 2007. Ia mengungkapkan harapannya bahwa jika diberikan kesempatan, pengembangan moda transportasi laut yang lebih baik dapat terwujud. Dalam pertemuan tersebut, warga juga mengeluhkan minimnya fasilitas umum serta mengusulkan tambahan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di wilayah Jakarta Utara. Pramono mengungkapkan komitmennya bahwa jika dia terpilih sebagai gubernur, dia akan memprioritaskan penanganan keluhan-keluhan tersebut. Pramono Anung berpasangan dengan Rano Karno sebagai salah satu dari tiga pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024. Pasangan lainnya adalah RK-Suswono dan juga pasangan independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana. Ketiga pasangan tersebut telah resmi mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta. Sebagai informasi, Dinas Pendidikan DKI Jakarta telah menjalin kerja sama dengan 2.090 sekolah swasta dari tingkat SD hingga SMA/SMK untuk menyukseskan program pendidikan gratis. Tak hanya itu, Komisi E DPRD DKI Jakarta pun merekomendasikan agar pemerintah daerah mendorong percepatan pelaksanaan kebijakan sekolah swasta gratis yang akan dianggarkan pada tahun 2025. ANTARA