BOGOR –
**Borneonews - Depok, Jabar**, Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia yang dijadwalkan berlangsung pada 3-6 September 2024 dipandang sebagai kesempatan yang berpotensi untuk mengurangi kesenjangan sosial di tanah air. Paus yang merupakan pemimpin Gereja Katolik di dunia ini dikenal memiliki kepedulian yang tinggi terhadap isu-isu terkait ketidaksetaraan, ketimpangan, serta kemiskinan yang melanda berbagai negara. Teguh Dartanto, seorang ekonom dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), menyampaikan pandangannya mengenai hal ini di Depok, Jawa Barat. Ia menggarisbawahi bahwa ketimpangan sosial bukan hanya menjadi tantangan bagi negara-negara berkembang, tetapi juga merupakan masalah serius yang menghantui Indonesia. Dengan demikian, ia menyampaikan rasa terima kasih kepada para tokoh dunia, seperti Paus, yang berani mengangkat isu penting ini ke permukaan untuk menjadi perhatian bersama. Lebih dalam Teguh menjelaskan, meski data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka moderat mengenai ketimpangan di Indonesia, yaitu mencapai 0,379 pada 2024, terdapat aspek-aspek yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Salah satunya adalah ketimpangan dalam kepemilikan aset, khususnya tanah. “Ternyata, berdasarkan studi yang saya lakukan mengenai ketimpangan dalam kepemilikan aset tanah, situasi ini cukup memprihatinkan. Sekitar 56 persen petani di Indonesia termasuk dalam kategori petani gurem, dengan luas lahan yang dimiliki hanya 1.800 meter persegi, yang jelas tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sementara itu, hanya sekitar 6 persen petani kaya yang menguasai tanah dengan rata-rata luas mencapai 5,4 hektare,” ungkap Teguh. Teguh menekankan bahwa ketimpangan atas kepemilikan aset tanah sangat mencolok. Implikasinya, banyak petani yang berasal dari kalangan miskin sulit untuk keluar dari penderitaan dan mengembangkan diri. Selanjutnya, ia juga menyoroti masalah kesenjangan dalam aset finansial. Berdasarkan penelitiannya, sekitar 305 juta rekening di Indonesia, yang mana mencapai 98,2 persen dari total seluruh rekening, hanya menguasai sekitar 14 persen dari total tabungan. Sebaliknya, terdapat sekitar 0,03 persen rekening, yang jumlahnya 103.000, yang menguasai 47,5 persen dari total tabungan dengan rata-rata nilai saldo mencapai Rp5 miliar. Aspek lain yang tak kalah penting adalah ketimpangan akses pendidikan bagi anak-anak di Indonesia. Teguh menyatakan bahwa anak-anak yang berada di wilayah Jabodetabek memiliki peluang yang jauh lebih baik dibandingkan anak-anak di berbagai daerah lain dalam akses terhadap pendidikan berkualitas. Kesenjangan dalam akses pendidikan ini menjadi salah satu isu utama dalam ketimpangan, mengingat pendidikan berkualitas dapat meningkatkan akumulasi pengetahuan serta finansial di masa yang akan datang. Teguh menegaskan pentingnya pemerintah untuk menciptakan kesempatan yang setara bagi seluruh anak bangsa agar dapat mengoptimalkan potensi mereka di masa depan. Ia juga mengamati bahwa kesenjangan dalam masyarakat semakin melebar akibat beberapa faktor. Pertama, dampak dari pandemi COVID-19 yang telah menurunkan kesejahteraan kelas menengah di Indonesia. Menurut Teguh, pandemi justru memperburuk keadaan dalam hal kesenjangan aset finansial. Kedua, ketimpangan dalam kesempatan yang ada, seperti akses pendidikan dan akses digital. Teguh memberikan contoh di mana 10 persen dari masyarakat yang paling miskin hanya memiliki akses digital sekitar 30 persen, sedangkan kelompok masyarakat kaya mencapai sekitar 85 persen. Hal ini tentu semakin menambah ketimpangan dalam pengetahuan. Masyarakat yang kaya semakin teredukasi dengan baik, sementara mereka yang miskin tetap tertinggal. Ketimpangan dalam tingkat pengetahuan ini akan berdampak pada kesempatan kerja yang tersedia di masa depan. Teguh mengingatkan bahwa mereka yang miskin akan sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Dengan demikian, ia menekankan pentingnya mencari solusi untuk menciptakan kesetaraan kesempatan di antara seluruh anak bangsa melalui berbagai inisiatif yang bisa mengoptimalkan potensi yang ada. Teguh menyebutkan bahwa pola pembangunan ekonomi di Indonesia kurang inklusif, di mana pertumbuhan yang terjadi tidak dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Sebagian besar pertumbuhan ekonomi lebih terasa oleh kalangan pemilik modal dibandingkan oleh kelas pekerja. Data dari BPS menunjukkan bahwa jumlah kelas menengah di Indonesia menurun, dengan proporsi kelas menengah pada 2024 mencapai 47,85 juta penduduk, lebih rendah dibandingkan 57,33 juta penduduk pada 2019. “Saya khawatir situasi ini akan melahirkan masyarakat yang terpecah, di mana hanya ada dua kelompok ekonomi, yakni yang di bawah dan yang di atas. Ini menjadi tantangan tersendiri karena dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi lebih dirasakan oleh kalangan pemilik modal, bukan oleh kalangan pekerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa kita belum sepenuhnya pulih sejak prapanedemi," imbuhnya. ANTARA