DENPASAR –
**Borneonews - Denpasar**, Penjabat Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, baru-baru ini memberikan penjelasan kepada Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bali mengenai kondisi fiskal provinsi yang dinilainya sangat terbatas. Dalam kesempatan tersebut, ia mengungkapkan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) Bali menghadapi tantangan anggaran, terutama dalam perbandingan dengan Pemerintah Kabupaten Badung. Berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk Tahun 2024, Badung memiliki kapasitas fiskal yang lebih signifikan dengan total anggaran mencapai Rp6 triliun, sedangkan Pemprov Bali harus berjuang dengan jumlah yang jauh lebih kecil. Dalam acara Diklatda Hipmi Bali yang berlangsung di Universitas Primakara Denpasar, Sang Made menggambarkan dampak nyata dari keterbatasan anggaran tersebut, salah satunya terlihat dari minimnya dana yang tersedia untuk perawatan Museum Bali. Ia sangat terkejut mendengar laporan dari Kepala Dinas Kebudayaan yang menyebutkan bahwa anggaran untuk perawatan museum ini hanya mencapai Rp25 juta per tahun. Menghadapi situasi ini, Pemprov Bali berkomitmen untuk lebih mendorong keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur daerah, termasuk proyek ambisius *Bali Urban Subway*. Sang Made menjelaskan kepada para pebisnis muda bahwa seluruh aspek pengembangan transportasi massal ini sepenuhnya dilaksanakan dan dikelola oleh pihak swasta. Ia menekankan bahwa pemerintah tidak ingin terjerat dalam skema pembiayaan yang memaksa mereka untuk mengembalikan pinjaman di masa depan. Di hadapan para anggota Hipmi, Sang Made menyampaikan rasa terima kasih kepada Ari Askhara, penanggung jawab proyek *Bali Urban Subway*, yang telah meyakinkannya bahwa permasalahan kemacetan di daerah tersebut dapat diatasi tanpa mengandalkan APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ketua Umum Hipmi Bali, Agung Bagus Pratiksa Linggih, turut menyoroti pentingnya pemahaman yang lebih baik mengenai keterbatasan anggaran provinsi. Ia menyatakan bahwa selama ini terdapat persepsi yang keliru di kalangan para pengusaha, yang menganggap Pemprov Bali berada dalam kondisi keuangan yang baik. Bagus berharap melalui Diklatda ini, anggota Hipmi dapat memperoleh wawasan yang lebih jelas tentang tantangan yang dihadapi Bali ke depan. Hipmi Bali juga memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif *Bali Urban Subway* yang dipimpin oleh PT Sarana Bali Dwipa Jaya (SBDJ), anak usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bali. Bagus menekankan pentingnya melibatkan pengusaha muda lokal dalam proyek tersebut, mengingat banyak anggota mereka yang merupakan kontraktor dan penyedia material yang siap untuk berkontribusi. Dengan jumlah keanggotaan sekitar 700 orang, yang masing-masing memiliki 30 hingga 40 pegawai, Hipmi Bali merepresentasikan sekitar 20.000 hingga 28.000 tenaga kerja. Hal ini menunjukkan potensi besar untuk pemanfaatan tenaga kerja lokal dalam proyek infrastruktur yang ada di daerah. ANTARA