JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Momentum peralihan dalam pengelolaan mineral kritis berkelanjutan menjadi topik utama dalam diskusi yang berlangsung pada Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024. Paradigma yang berkembang saat ini menunjukkan pentingnya mendiskusikan cara-cara yang lebih baik untuk mengelola sumber daya mineral yang memiliki dampak besar terhadap lingkungan dan masyarakat. Di masa lalu, industri pertambangan sering kali dihubungkan dengan kerusakan ekosistem. Deforestasi, pencemaran air, dan reduksi keanekaragaman hayati adalah beberapa masalah yang kerap disoroti. Masyarakat dan organisasi non-pemerintah sering kali mengemukakan protes terkait dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan, yang sering kali menjadi sumber konflik sosial di antara masyarakat lokal. Meskipun terdapat risiko ekologi dan dampak sosial, sektor pertambangan tetap memiliki peran penting dalam ekonomi nasional. Sektor ini menghasilkan pendapatan yang signifikan untuk negara dan membuka banyak lapangan kerja bagi masyarakat. Saat ini, dunia sedang mengarah kepada peningkatan kebutuhan akan mineral kritis sebagai bagian dari transisi energi global menuju sistem energi yang lebih ramah lingkungan. Dari penjelasan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mineral kritis didefinisikan sebagai kategori mineral yang penting bagi perekonomian, memiliki potensi gangguan pasokan, dan tidak memiliki substitusi yang layak. Mineral-mineral tersebut, seperti nikel, litium, dan kobalt, merupakan bahan penting dalam produksi baterai kendaraan listrik (EV) serta teknologi terbarukan lainnya, seperti panel surya dan turbin angin. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa permintaan global terhadap mineral kritis semakin meningkat, terutama di tengah upaya negara-negara maju untuk meninggalkan bahan bakar fosil. Indonesia, sebagai salah satu penghasil nikel terbesar, sangat berpotensi memberikan kontribusi besar dalam rantai pasok mineral kritis global, terutama terkait dengan pengembangan *rare earth elements* yang esensial bagi teknologi berkelanjutan di masa depan. Menurut Luhut, saatnya bagi Indonesia untuk tidak hanya dikenal sebagai produsen nikel, tetapi juga sebagai pelopor dalam pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan di antara negara-negara berkembang. Pada sesi plenari ISF 2024, Direktur dan Chief Sustainability and Corporate Affairs Officer PT Vale Indonesia Tbk, Bernardus Irmanto, menekankan pentingnya pengelolaan yang berkelanjutan terhadap sumber daya mineral kritis yang ada di Indonesia. “Memiliki sumber daya mineral kritis yang melimpah adalah berkah bagi Indonesia, namun pengelolaannya harus dilakukan dengan bijaksana,” ungkap Bernardus. Ia menekankan bahwa pengelolaan yang tepat akan memberikan dampak positif yang bersifat jangka panjang bagi ekonomi, masyarakat, dan lingkungan. Upaya mencapai pengelolaan mineral kritis yang berkelanjutan dapat dimulai dengan membangun kemitraan lintas sektor, terutama dengan industri teknologi. Sadar akan keterbatasan teknologi yang ada saat ini, penting untuk menjalin kerja sama yang dapat mendukung pengelolaan yang lebih efektif. Salah satu contoh konkrit adalah kerjasama antara Vale Indonesia dengan Ford Motor Co. dan Zhejiang Huayou Cobalt Co. dalam pembangunan smelter nikel di Pomalaa, Sulawesi Tenggara. Melalui kerjasama ini, Indonesia tidak hanya berfokus pada penambangan, tetapi juga pengolahan mineral dengan teknologi modern, sehingga menghasilkan nilai tambah dan meningkatkan akses ke pasar internasional. Namun, tantangan masih ada di depan mata. Dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan pertambangan harus menjadi perhatian serius. Partisipasi masyarakat lokal dan dukungan dari pemerintah sangat vital untuk memastikan operasional tambang dapat berlangsung secara berkelanjutan. Masyarakat sekitar sering kali menjadi pihak yang terdampak langsung dari aktivitas pertambangan, sehingga penting untuk melibatkan mereka dalam proses keputusan. Vale Indonesia berkomitmen untuk menunjukkan bahwa pertambangan dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab. Hingga kini, perusahaan telah berhasil merehabilitasi 67 persen dari lahan yang dialokasikan untuk kegiatan tambang. Tindakan reklamasi ini menjadi wujud tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan, dengan harapan lahan bekas tambang dapat kembali berfungsi secara ekologis. Perusahaan-perusahaan tambang mulai menyadari bahwa rehabilitasi lahan perlu dilakukan tidak hanya dalam area konsesi tambang, tetapi juga di luar area tersebut. Pendekatan ini dapat menjadi contoh bahwa sektor pertambangan dapat berkesinambungan dengan upaya pelestarian lingkungan meskipun dampak negatif dari kegiatan tambang tidak dapat dihindari sepenuhnya. Pengawasan dari pemerintah dalam pengelolaan mineral kritis juga sangat signifikan. Seperti yang disampaikan oleh Danielle Martin, Co-Chief Operating Officer dari International Council on Mining and Metals (ICMM), pemerintah harus memastikan bahwa semua kegiatan tambang mematuhi standar sosial dan lingkungan yang ketat. “Kepercayaan masyarakat terhadap sektor pertambangan sangat penting,” tegasnya. Tanpa keterlibatan aktif pemerintah dan masyarakat, akan sulit untuk mewujudkan proyek pertambangan yang berkelanjutan. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kartika Wirjoatmodjo, yang mewakili pemerintah Indonesia, juga menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Kartika menekankan bahwa perusahaan pertambangan dengan pendekatan pragmatis seharusnya bisa memanfaatkan biodiversitas sebagai sumber keuntungan jangka panjang, alih-alih hanya berorientasi pada akumulasi kekayaan jangka pendek. Ia menyatakan bahwa saat ini ada berbagai langkah inovatif dari perusahaan tambang di Indonesia untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Pengawasan dilakukan melalui penerbitan lisensi pertambangan yang mencakup aspek sosial dan lingkungan secara menyeluruh, menuntut perusahaan untuk berkomitmen pada kontrak lisensi agar operasional tambang tetap berjalan sesuai dengan prinsip keberlanjutan. Kerja sama antara Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berfungsi sebagai penggerak dalam memastikan operasi pertambangan yang bertanggung jawab. Gracelin Baskaran dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) sepakat bahwa pendekatan yang tepat dapat memajukan Indonesia secara ekonomi tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. “Perusahaan tambang yang baik selalu memiliki rencana konservasi keanekaragaman hayati yang terintegrasi,” tuturnya. Keberadaan mineral kritis menjadi sangat penting di masa depan, tetapi eksploitasi yang bijak harus tetap dilakukan. Tujuan keberlanjutan harus menjadi fokus utama, di mana setiap langkah yang diambil oleh perusahaan tambang tidak hanya mengarah pada keuntungan, tetapi juga pada pelestarian alam dan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Perubahan paradigma ini mencerminkan harapan bahwa industri pertambangan, meskipun diwarnai berbagai tantangan, dapat bertransformasi menjadi kekuatan yang mendukung masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. ANTARA