JAKARTA –
**Borneonews - Moskow**, Pemerintah Argentina telah mengajukan permohonan kepada Jaksa Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*, ICC) agar menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Venezuela, Nicolás Maduro. Permintaan ini hadir setelah situasi di Venezuela semakin memburuk sejak 28 Juli 2024, sebagaimana diumumkan oleh Kementerian Luar Negeri Argentina pada Jumat (6/9). Kementerian tersebut menyatakan, "Menyusul memburuknya keadaan di Republik Bolivar Venezuela sejak tanggal tersebut dan berbagai tindakan baru yang mungkin tergolong kejahatan terhadap kemanusiaan, Republik Argentina mendesak Jaksa ICC untuk meminta kepada Majelis Pra-Peradilan agar mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi Nicolás Maduro serta para pemimpin rezim lainnya." Pemilihan presiden di Venezuela berlangsung pada 28 Juli lalu, di mana Nicolás Maduro diumumkan sebagai pemenang dengan perolehan suara lebih dari 51 persen. Namun, klaim kemenangan ini dibantah oleh pihak oposisi yang menyatakan adanya kejanggalan berdasarkan data dari penghitungan yang mereka terima dari tempat pemungutan suara di seluruh negara. Kekhawatiran atas hasil pemilihan ini memicu protes massal dari pihak oposisi, yang berujung pada penahanan lebih dari 2.000 individu. Mereka dituduh melakukan berbagai kejahatan, termasuk merusak infrastruktur negara, hasutan kebencian, serta terorisme. Tanggapan internasional terhadap kemenangan Maduro juga tidak kalah signifikan. Beberapa negara, termasuk Amerika Serikat, Kanada, dan sejumlah negara di Amerika Latin, meragukan validitas hasil pemilihan tersebut. Dalam konteks ini, pemimpin Argentina, Kosta Rika, Ekuador, Guatemala, Panama, Paraguay, Peru, Republik Dominika, dan Uruguay mengeluarkan pernyataan bersama yang mendesak dilakukan penghitungan ulang suara oleh pemantau pemilu independen. Menanggapi tuduhan dan tekanan ini, pemerintahan Caracas mengambil langkah untuk menarik para diplomat dari negara-negara yang telah mengeluarkan pernyataan tersebut. Selain itu, mereka juga meminta diplomat dari negara-negara yang mendesak adanya perhatian lebih terhadap hasil pemilihan untuk meninggalkan Venezuela. ANTARA