BORNEONEWS, Nanga Bulik - Pemerintah Kabupaten Lamandau tampak sadar betul bahwa dalam mewujudkan program Kabupaten Layak Anak (KLA) tidak semudah membalikkan telapak tangan. Terlebih lagi hingga kini masih banyak indikator dan variabel penting yang dinilai belum dapat dipenuhi.


Padahal untuk menjadi daerah yang masuk pada kategori daerah atau Kabupaten Layak Anak itu, suatu daerah harus mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.


Hal itu seperti diungkapkan Wakil Bupati Lamandau Sugiyarto kepada Borneonews, Kamis (21/7/2016).

 

Atas dasar masih banyaknya indikator dan variabel pendukung yang masih belum dapat dipenuhi, Sugiyarto juga meminta agar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait betul-betul serius melakukan persiapannya.


"Saat ini kita (Lamandau) baru ada dalam tahapan menuju KLA (Kabupaten Layak Anak). Artinya kita sedang melakukan persiapan dengan menginventarisir indikator dan variabelnya satu-persatu. Karena kan indikator dan variabelnya memang cukup banyak dan mencakup berbagai bidang," katanya.


Seperti diketahaui, baik indikator maupun variabel yang diperlukan dalam mewujudkan KLA, faktanya membutuhkan dukungan dari berbagai bidang. Sebut saja mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, kependudukan, infrastruktur dan lain sebagainya.


"Misalnya dalam bidang kesehatan, pemerintah harus sudah memiliki pusat layanan kesehatan seperti halnya Puskesmas yang masuk kategori layak anak, seperti tersedianya fasiltas kesehatan yang diperuntukkan khusus untuk anak yang ditunjang dengan pernak-perniknya," sebut Wabup.


Untuk yang lainnya, sambung Wabup dua periode itu, dalam hal pendidikan juga harus benar benar tersedia fasilitas pendidikan yang memadai seperti halnya sekolah PAUD atau Kelompok Bermain (KB) yang telah dilengkapi sarana dan prasarana yang menunjang dan bernuansa dunia anak.


"Sedangkan untuk infrastruktur, tentu pemkab harus memiliki sarana penunjang seperti taman bermain anak dan sebagainya," terangnya.


Meski diakui masih banyak indikator dan variabel yang belum siap, pemkab tetap berencana untuk terus mengenjot persiapannya. Terlebih, sambungnya, Pemkab Lamandau berencana mencanangkannya kita pada saat peringatan Hari Anak Nasional dengan mengundang pihak Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.


"Target KLA untuk Kabupaten Lamandau memang tetap 2018. Tetapi pencanangannya kita rencanakan saat peringatan Hari Anak Nasional 2016. Artinya, sebelum 2018 akan terus kita benahi komponen penunjangnya," katanya.


Sementara itu, saat rapat koordinasi dengan sejumlah perwakilan SKPD dan FKPD perihal rencana menuju KLA. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB), Luhut Tampubolon, di Aula Setda Lamandau, Kamis (21/7/2016) pagi, mengemukakan bahwa masih banyak hal yang harus disiapkan untuk rencana pencanangan KLA di Lamandau. Antara lain, belum adanya data masuk dari masing-masing SKPD terkait indikator dan variabel yang masyuk persyaratak KLA.


"Datanya belum kita inventarisir dan masih tercecer, misalnya dari bidang kesehatan, kita belum dapat data resmi dari dinas terkaiit perihal ada berapa pustu atau puskesmas secara keseluruhan dan ada berapa yang sudah menerapkan sistem Puskesmas Layak Anak, begitupun dibidang pendidikan, atau infrastruktur, kependudukan dan bidang lainnya. Sehingga kami harap datanya segera dibagikan," pintanya. (HENDI NURFALAH/m)