JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Momen penting dalam paradigma pengelolaan mineral kritis dibahas oleh para pemangku kepentingan terkait dalam Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2024 yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 5-6 September. Di masa lalu, industri pertambangan sangat identik dengan kerusakan lingkungan akibat penebangan hutan, pencemaran air, serta kehilangan keanekaragaman hayati yang diakibatkannya. Aktivitas tersebut seringkali memicu protes dari masyarakat setempat dan organisasi non-pemerintah lingkungan. Banyak tambang menjadi sumber konflik sosial berkepanjangan, di mana masyarakat lokal sering terpinggirkan akibat eksploitasi sumber daya alam di wilayah mereka. Meskipun terdapat risiko ekologis dan sosial, tidak bisa dipungkiri bahwa sektor pertambangan memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional. Sektor ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara dan menciptakan ribuan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Di tengah perbincangan tentang dampak positif dan negatif dari kegiatan pertambangan, dunia kini memasuki era baru yang sangat bergantung pada mineral kritis. Mineral tersebut merupakan komponen vital dalam transisi energi global menuju energi bersih. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia telah mengklasifikasikan mineral kritis sebagai kelompok mineral yang memiliki kegunaan penting bagi perekonomian nasional. Namun, mineral ini juga berpotensi menyebabkan gangguan pasokan dan tidak memiliki pengganti yang layak. Jenis mineral ini mencakup nikel, litium, dan kobalt, yang tidak hanya merupakan komponen utama dalam produksi baterai kendaraan listrik (*electric vehicle*) tetapi juga berperan penting dalam teknologi terbarukan lainnya seperti panel surya dan turbin angin. Pada IISF 2024, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengemukakan bahwa kebutuhan global akan mineral kritis kini semakin meningkat. Hal ini seiring dengan kampanye masif negara-negara maju untuk meninggalkan bahan bakar fosil dan beralih ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Indonesia memiliki cadangan nikel yang melimpah dan berada dalam posisi strategis dalam rantai pasokan global mineral ini. Negara ini juga memiliki potensi besar dalam pengembangan unsur tanah jarang, yang merupakan kunci bagi teknologi berkelanjutan di masa depan. Menurut Pandjaitan, saatnya Indonesia dikenal bukan hanya sebagai produsen nikel utama, tetapi juga sebagai pionir dalam pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan di antara negara-negara berkembang. Direktur sekaligus Chief Sustainability and Corporate Affairs Officer PT Vale Indonesia Tbk, Bernardus Irmanto, menekankan pentingnya pengelolaan berkelanjutan dari potensi besar mineral kritis di Indonesia. "Mengelola sumber daya mineral kritis dengan baik adalah berkah bagi Indonesia, tetapi harus dilakukan dengan benar," tegasnya. Dengan manajemen yang tepat, mineral kritis dapat memberikan dampak positif jangka panjang bagi ekonomi, masyarakat, dan lingkungan. Pengelolaan berkelanjutan dari mineral kritis dapat dimulai dengan membangun kemitraan lintas sektor, terutama dengan industri teknologi. Namun, saat ini perusahaan-perusahaan pertambangan Indonesia belum mampu memberikan teknologi yang efektif untuk mengelola mineral kritis. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk mengelola mineral kritis berdasarkan prinsip berkelanjutan. Sebagai contoh, Vale Indonesia telah menjalin kerja sama dengan Ford Motor Co. dan Zhejiang Huayou Cobalt Co. dalam pembangunan smelter nikel di Pomalaa, Sulawesi Tenggara. Kemitraan ini memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk tidak hanya menambang, tetapi juga mengolah mineral dengan teknologi canggih, sehingga memberikan nilai tambah pada hasil tambang dan memperluas akses ke pasar internasional. Namun, tantangan besar, termasuk dampak sosial dan lingkungan dari industri pertambangan, masih mengintai bisnis ini. Oleh karena itu, partisipasi aktif dari masyarakat setempat dan persetujuan pemerintah sangat penting untuk memastikan keberlanjutan operasional penambangan. Komunitas di sekitar tambang sering menjadi korban tidak langsung dari aktivitas penambangan, sehingga keterlibatan masyarakat menjadi elemen krusial dalam memastikan bahwa proyek pertambangan dapat berjalan dengan adil dan bertanggung jawab. Menjawab tantangan ini, Vale Indonesia berupaya menunjukkan bahwa penambangan yang bertanggung jawab itu mungkin dilakukan. Hingga saat ini, perusahaan tersebut telah berhasil melakukan reklamasi terhadap 67 persen lahan yang dibuka untuk aktivitas penambangan. Langkah reklamasi ini dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan untuk melindungi dan menjaga lingkungan, dengan harapan bahwa lahan bekas tambang dapat kembali berfungsi secara ekologis. Beberapa perusahaan pertambangan sekarang mulai menyadari bahwa rehabilitasi lahan perlu dilakukan tidak hanya di daerah konsesi tambang tetapi juga di luar area tersebut. Pendekatan ini menunjukkan bahwa sektor pertambangan dapat seiring sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan, meskipun aktivitas pertambangan tidak dapat sepenuhnya dihindarkan dari dampak negatif. Namun, suatu hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana reklamasi dapat dilakukan secara progresif dan berkelanjutan. Perusahaan tambang memang dapat menebang pohon selama operasional mereka, tetapi aspek terpenting adalah komitmen mereka untuk memulihkan kerusakan yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Upaya semacam ini menjadi contoh yang baik bagi perusahaan penambangan lainnya di negeri ini. Peran pemerintah sangat penting dalam pengelolaan mineral kritis. Menurut Wakil Direktur Utama dan Direktur Kinerja Sosial di International Council on Mining and Metals (ICMM), Danielle Martin, otoritas harus tetap memastikan bahwa setiap kegiatan pertambangan mematuhi standar sosial dan lingkungan yang ketat. "Kepercayaan publik terhadap sektor pertambangan sangatlah penting," ujar Danielle. Ia juga memperingatkan bahwa tanpa keterlibatan aktif dari pemerintah dan masyarakat lokal, semakin sulit untuk memastikan bahwa proyek pertambangan berjalan konsisten dengan standar keberlanjutan. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmodjo menekankan komitmen pemerintah dalam pelestarian lingkungan. Menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan adalah aspek krusial, ungkapnya. "Jika kita benar-benar berpikir pragmatis, perusahaan pertambangan dengan paradigma yang lebih luas seharusnya mencermati biodiversitas sebagai manfaat ekonomi jangka panjang, bukan hanya akumulasi kekayaan ekonomi dalam jangka pendek," jelasnya. Saat ini, langkah-langkah inovatif sedang dilakukan oleh perusahaan pertambangan di Indonesia untuk mulai melestarikan biodiversitas. Langkah tersebut mencakup penerbitan izin pertambangan yang mencakup aspek sosial dan lingkungan secara menyeluruh. Jika suatu perusahaan berkeinginan untuk melaksanakan operasi penambangan, mereka harus tetap berkomitmen pada kontrak izin tersebut. Dalam hal ini, kolaborasi antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi ujung tombak untuk memastikan operasional pertambangan yang berkelanjutan. Direktur Proyek Keamanan Mineral Kritis di Center for Strategic and International Studies (CSIS), Gracelin Baskaran, setuju bahwa pendekatan yang tepat dapat memastikan Indonesia tetap kompetitif secara ekonomi sambil melindungi lingkungan. "Perusahaan pertambangan yang bagus selalu memiliki rencana konservasi biodiversitas yang baik," ujarnya. Jika dilihat secara keseluruhan, mineral kritis akan menjadi landasan bagi masa depan. Namun, Indonesia juga menyadari bahwa eksploitasi mineral harus dilakukan dengan bijaksana. Keberlanjutan adalah tujuan utama, di mana setiap langkah yang diambil oleh perusahaan pertambangan bukan hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus berfokus pada pelestarian alam dan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Titik balik ini mencerminkan harapan bahwa industri pertambangan, meskipun menghadapi berbagai tantangan, dapat bertransformasi menjadi kekuatan yang mendukung masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. ANTARA