MANOKWARI –
**Borneonews - Manokwari**, Dinas Perhubungan Manokwari, yang terletak di Papua Barat, mengadakan mediasi antara pengemudi ojek konvensional dengan perusahaan penyedia jasa ojek online yang baru saja mulai beroperasi di wilayah tersebut. Langkah ini diambil guna mencegah potensi konflik di lapangan. Ronald Sabami, Kepala Bidang Angkutan Darat Dishub Manokwari, menjelaskan bahwa kehadiran perusahaan ojek online tersebut telah menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengemudi ojek konvensional. Ketegangan ini muncul karena perusahaan ojek online nasional tersebut tidak melakukan sosialisasi yang memadai sebelum memulai operasinya. "Kehadiran perusahaan ojek online ini sudah berlangsung beberapa minggu. Namun, mereka tidak melakukan sosialisasi yang cukup, sehingga keberadaan mereka mengganggu pengemudi ojek konvensional yang sudah ada," ungkap Ronald usai pertemuan mediasi tersebut. Ia menambahkan bahwa layanan ojek online sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat, terlebih bagi mereka yang sudah terbiasa menggunakan layanan seperti ini di daerah lain. Hal ini menjadi penting mengingat Manokwari sebelumnya belum pernah memiliki layanan ojek online. Di sisi lain, Ronald juga menegaskan bahwa ojek online tidak dapat langsung beroperasi tanpa adanya landasan hukum yang jelas sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 2 tahun 2009. Oleh karena itu, perusahaan ojek online harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, pemerintah daerah, dan DPRD sebelum memulai operasinya. Meskipun mereka telah mendapatkan izin dari Kementerian Perhubungan untuk beroperasi di seluruh Indonesia, hal ini belum cukup tanpa adanya legalitas di daerah tersebut. "Tarif yang mereka tawarkan juga sangat kompetitif, sehingga ini menjadi tantangan bagi pengemudi ojek konvensional. Seharusnya, sebelum memulai operasi, mereka melakukan sosialisasi terlebih dahulu untuk menjelaskan keberadaan mereka," tambahnya. Sebagai hasil dari pertemuan mediasi yang dilakukan, disepakati bahwa pihak ojek online akan mengadakan pertemuan dengan DPRD Manokwari. Pertemuan ini bertujuan agar para wakil rakyat memahami kontribusi yang dapat diberikan oleh ojek online untuk daerah, sehingga nantinya dapat disusun regulasi yang sesuai. "Perlu ada kontribusi kepada daerah, misalnya melalui pajak. Meskipun sempat muncul ketegangan, kedua belah pihak akhirnya dapat mencapai kesepakatan," tutup Ronald. ANTARA