PONTIANAK –
**Borneonews - Pontianak**, Realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kota Pontianak selama semester pertama tahun ini tercatat mencapai Rp3,192 triliun. Angka ini setara dengan 39 persen dari total pagu yang ditetapkan sebesar Rp8,177 triliun. Kepala Seksi Manajemen Satuan Kerja dan Kepatuhan Internal di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Pontianak, Arifin Setiyono, menyampaikan bahwa dana tersebut dikelola oleh 252 satuan kerja yang bertanggung jawab atas pengelolaan APBN di wilayah tersebut. Namun, Arifin mengungkapkan bahwa realisasi belanja yang dicapai saat ini tergolong rendah. Target penyerapan dana yang seharusnya tercapai hingga akhir semester pertama ditetapkan sebesar 50 persen. Ia menjelaskan adanya beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan kegiatan, seperti mutasi pegawai, pagu belanja pegawai yang mengalami defisit, keterlambatan penerbitan Surat Keputusan (SK) terkait kepegawaian, serta perubahan dalam rencana kegiatan. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, Arifin menekankan pentingnya disiplin dalam melaksanakan kegiatan. Salah satu cara yang diusulkan adalah menjadikan Rencana Penarikan Dana sebagai acuan dalam pencairan dana setiap bulan. Arifin juga mendorong percepatan belanja, terutama untuk pengadaan barang dan modal. Hal ini dapat dimulai sejak awal tahun anggaran guna meningkatkan efisiensi penyerapan anggaran. Selain itu, ia mengingatkan perlunya pengoptimalan penyerapan anggaran secara berkala setiap bulan, berlandaskan pada rencana kegiatan dan target yang sudah disusun sebelumnya. Peningkatan kualitas dalam pengelolaan dan pelaksanaan anggaran oleh satuan kerja merupakan langkah penting yang harus diperbaiki. Untuk itu, sinergi dan koordinasi antara semua pihak terkait sangat dibutuhkan. Arifin menyatakan bahwa tidak hanya Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku kuasa bendahara umum negara yang berperan, tetapi juga satuan kerja, pemerintah daerah, serta kementerian atau lembaga yang mewakili kantor pusat. Melalui kolaborasi ini, diharapkan kinerja pengelolaan anggaran dapat meningkat dan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. ANTARA