JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Indonesia telah menunjukkan komitmennya untuk melakukan transisi dari energi fosil ke energi terbarukan melalui forum Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024. Tujuan jangka panjang ini adalah mencapai emisi nol bersih, atau *net zero emission* (NZE), pada tahun 2060. Keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut sangat bergantung pada kerja sama yang erat antara berbagai pihak. Dalam forum yang digelar selama dua hari di Jakarta baru-baru ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengidentifikasi sekitar 400 proyek untuk mendukung langkah transisi energi tersebut. Salah satu contoh yang dinyatakan adalah rencana untuk memensiunkan lebih awal Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya di Banten dan PLTU Cirebon I di Jawa Barat. Meskipun demikian, Luhut menggarisbawahi bahwa proses transisi energi tidak bisa dilakukan secara kilat, melainkan harus dilakukan secara bertahap dan terukur. Hal ini disebabkan oleh peran penting batu bara sebagai sumber energi dasar atau *baseload* yang berfungsi menjaga kestabilan sistem kelistrikan nasional saat ini. Senada dengan itu, Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Rosan Roeslani, mencatat bahwa perkembangan dalam sektor energi terbarukan di dunia saat ini masih belum tersebar merata. Ia menjelaskan bahwa teknologi dan investasi dalam energi terbarukan terkonsentrasi pada beberapa negara utama, seperti China, Uni Eropa, dan Amerika Serikat. China memimpin dengan kontribusi investasi global sebesar 44 persen di bidang energi terbarukan, disusul oleh Eropa dengan 21 persen dan Amerika Serikat sebanyak 15 persen. Sementara itu, negara-negara di kawasan Amerika Latin dan Afrika, serta mayoritas negara di Asia, berkontribusi hanya 18 persen dari total investasi global, meskipun mereka memiliki lebih dari dua pertiga populasi dunia. Rosan juga menekankan bahwa negara-negara berkembang seperti Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam transisi energi, termasuk kekurangan infrastruktur, kebutuhan investasi awal yang tinggi, dan keterbatasan akses pembiayaan. Pada saat yang sama, pemerintah Indonesia memproyeksikan potensi besar untuk pengembangan energi terbarukan yang mencapai 3.600 gigawatt dari beragam sumber daya, namun pemanfaatannya masih kurang dari 1 persen. Badan Energi Internasional, atau *International Energy Agency* (IEA), juga mencatat potensi besar energi terbarukan di Asia Tenggara. IEA memprediksi bahwa pada tahun 2040, proporsi energi terbarukan dalam pembangkitan listrik di kawasan ini akan meningkat hampir tiga kali lipat, didorong oleh penggunaan energi surya dan angin. Sebagai bagian dari upaya ini, Indonesia berkomitmen untuk tidak membangun pembangkit listrik berbahan bakar batu bara baru, serta menghentikan operasional pembangkit batu bara yang ada secara bertahap mulai tahun 2050. Meskipun saat ini hanya beberapa proyek PLTU yang ditargetkan untuk dihentikan, pemerintah menyadari bahwa percepatan dalam upaya dekarbonisasi sektor energi sangat diperlukan. Untuk itu, pemerintah dan sektor industri perlu lebih peka dan adaptif terhadap dinamika ekonomi global. Keterlibatan semua pemangku kepentingan, termasuk negara maju, lembaga keuangan, hingga investor, menjadi esensial dalam membantu negara berkembang beralih menuju energi bersih. Melalui investasi, transfer teknologi, dan akses untuk berpartisipasi dalam pasar global, kolaborasi sangat diperlukan. Deputi Koordinator Bidang Infrastruktur dan Transportasi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Rachmat Kaimuddin, turut menyatakan bahwa transisi energi merupakan proses yang kompleks dan tidak instan. Oleh karena itu, penting untuk membangun kolaborasi yang harmonis secara global, serta berinvestasi dalam teknologi dan pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Rachmat menekankan, “Demi mengatasi masalah perubahan iklim yang sedang kita hadapi, perlu ada pendekatan kolaboratif antara negara maju dan negara berkembang, tanpa mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Kolaborasi bukanlah sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan.” Tanpa adanya kerja sama dan dukungan dari negara-negara maju, upaya untuk mengatasi perubahan iklim di seluruh dunia tidak akan mencapai skala dan dampak yang diharapkan. Transisi energi diakui bukan hanya merupakan kesempatan untuk mengurangi dampak perubahan iklim, tetapi juga merupakan langkah untuk menciptakan akses terhadap energi yang terjangkau sekaligus merangsang pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan satu sama lain. Salah satu buah kerja sama yang telah terjalin dalam mendukung transisi energi adalah perdagangan listrik hijau dan interkoneksi listrik antara Indonesia dan Singapura. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (*MoU*) antara kedua pemerintah dalam acara ISF tahun lalu. Melalui kemitraan ini, Singapura memberikan dukungan untuk mengembangkan industri manufaktur energi terbarukan di Indonesia, termasuk produksi panel surya dan sistem penyimpanan energi berbasis baterai (*BESS*). Dalam acara ISF 2024, Singapura mengumumkan peningkatan kuota impor listrik rendah karbon dari Indonesia, yang sebelumnya sebesar 2 GW menjadi 3,4 GW. Dia juga menjelaskan bahwa lima perusahaan telah menerima persetujuan bersyarat (*conditional approval*) dari Energy Market Authority (EMA) Singapura untuk melakukan ekspor listrik ke negara tersebut. Proses pengiriman listrik ke Singapura diperkirakan akan dimulai pada 2028. Lebih lanjut, EMA juga telah memberikan persetujuan bersyarat kepada dua perusahaan lainnya, yaitu Total Energies dan Royal Golden Eagle (RGE), yang telah membentuk perusahaan patungan, Singa Renewables Pte Ltd (*Singa*), untuk mengimpor 1 GW listrik berbasis energi surya dari Indonesia ke Singapura. Singa juga akan menyuplai energi surya ke kompleks industri hijau di Provinsi Riau untuk mendukung pencapaian target bauran energi nasional. Olivier Jouny, Senior Vice President Renewables Total Energies, memaparkan bahwa proyek ini adalah bagian dari upaya untuk menyediakan listrik yang bersih dan berkelanjutan. Proyek ini menggabungkan teknologi energi surya dan sistem penyimpanan baterai. Dalam kesempatan tersebut, William Goh, Global Head of Renewable Energy RGE, menilai proyek ini sebagai *win-win solution* bagi kedua negara. Proyek ini diharapkan dapat membantu Indonesia dan Singapura mengurangi emisi karbon serta mencapai target energi bersih sambil sekaligus memacu pengembangan industri energi surya di Indonesia dan menciptakan lapangan kerja baru. Tan See Leng, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Kedua Perdagangan dan Industri Singapura, menegaskan pentingnya kerja sama antarnegara dalam mencapai tujuan dekarbonisasi. Ia mencermati bahwa impor listrik dari negara tetangga merupakan langkah strategis Singapura untuk mencapai target netralitas karbon pada tahun 2050. Singapura menargetkan peningkatan impor listrik dari 4 GW menjadi 6 GW pada tahun 2035. Kerja sama perdagangan listrik antara Indonesia dan Singapura diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Selain menyuplai listrik ke Singapura, proyek ini juga dipercaya akan mempercepat pertumbuhan industri energi terbarukan di Indonesia, termasuk dalam produksi baterai dan panel surya. “Pendapatan dari ekspor listrik bisa digunakan untuk mempercepat proyek-proyek energi terbarukan di Indonesia dan mendukung proses dekarbonisasi,” ujar Tan. Sementara itu, Puah Kok Keong, CEO Energy Market Authority (EMA) Singapura, menyatakan bahwa untuk mengurangi emisi karbon secara signifikan, Singapura perlu berkolaborasi dengan negara-negara tetangga dalam mengembangkan proyek-proyek energi terbarukan berskala besar dan mengimpor listrik yang dihasilkan. Kerja sama antarnegara dianggap sebagai solusi tepat untuk mencapai target emisi nol bersih. Mengingat Singapura menghadapi tantangan geografis yang menghambat pengembangan energi terbarukan seperti surya, hidro, dan angin dalam skala besar, negara tersebut harus bergantung pada impor listrik dari negara tetangga. Luhut menyatakan keyakinan bahwa kolaborasi antara Indonesia dan Singapura akan memberikan manfaat signifikan bagi kedua negara. Singapura akan mendapatkan pasokan listrik bersih yang stabil dari Indonesia melalui penggunaan panel surya dan baterai yang diproduksi dalam negeri. Di sisi lain, Indonesia akan semakin memperkuat posisinya dalam pasar energi global dengan memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah, termasuk silika, untuk mengembangkan industri panel surya lokal. Keberhasilan dalam transisi energi menuntut adanya kerja sama yang solid antara sektor swasta, pemerintah, dan masyarakat sipil, serta antara negara maju dan berkembang. Komitmen kolektif dan kepemimpinan dalam kerangka baku akan menjadi kunci dalam mencapai target emisi nol bersih sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian Paris. Selain itu, penting untuk dicatat bahwa dukungan pendanaan yang substansial, terutama dari investasi asing langsung, menjadi prasyarat yang tidak boleh diabaikan dalam transisi energi ini. ANTARA