JAYAPURA –
**Borneonews - Biak**, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Biak Numfor, Papua, mengambil langkah strategis dengan melibatkan 14 kelurahan dalam upaya peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk sektor perkotaan dan pedesaan pada tahun anggaran 2024. Kepala Bapenda Biak Numfor, George Krey, menyatakan bahwa kontribusi dari kelurahan ini diharapkan dapat memaksimalkan penagihan pajak dan mendongkrak penerimaan PBB di tahun mendatang. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara Bapenda dengan pemerintah kelurahan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. George juga mengungkapkan bahwa target penerimaan PBB untuk sektor perkotaan dan pedesaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 telah diproyeksikan sebesar Rp2,3 miliar. Dengan keterlibatan 14 kelurahan, ia optimis bahwa akan terjadi peningkatan signifikan dalam pendapatan sektor PBB, yang berpengaruh pada total penerimaan pajak daerah secara keseluruhan. "Saya yakin setelah 14 kelurahan membagikan surat pemberitahuan pajak terutang kepada para wajib pajak di wilayahnya, hasilnya akan positif bagi pendapatan asli daerah," tegasnya. Hingga triwulan ketiga di tahun 2024, Bapenda mencatat realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari pajak dan retribusi daerah mencapai Rp12 miliar. Target penerimaan PAD dalam APBD untuk tahun 2024 sendiri sebesar Rp44 miliar, dan George Krey menyatakan keyakinannya bahwa target untuk pajak daerah akan tercapai pada akhir Desember 2024. Dalam konteks retribusi daerah, George menambahkan bahwa mereka terus berupaya meningkatkan penerimaan PAD di tahun anggaran 2024. Ia menyebutkan bahwa pergeseran lokasi pasar lama yang direlokasi untuk pembangunan pasar rakyat telah menyebabkan banyak pelaku usaha berpindah tempat, yang berdampak pada penurunan pendapatan dari retribusi pasar tersebut. "Bapenda Biak Numfor kehilangan pendapatan dari retribusi pasar lama, yang sangat mempengaruhi total penerimaan PAD kami pada tahun ini," ungkapnya, mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan pendapatan daerah. ANTARA