JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Anggota Dewan Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (DMETI), Riki Firmandha Ibrahim, memberikan pendapat mengenai potensi dampak dari skema *power wheeling* dalam Rancangan Undang-undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET). Ia menilai bahwa pembahasan ini dapat berimplikasi pada meningkatnya tarif dasar listrik. Dalam pernyataannya, Riki mengungkapkan adanya indikasi kuat mengenai pemaksaan pengintegrasian skema *power wheeling* ke dalam RUU tersebut. Menurutnya, situasi ini berpotensi menambah beban dari anggaran subsidi yang dikeluarkan oleh negara. "Resiko yang muncul dari masuknya skema ini adalah penetapan harga listrik energi terbarukan yang mungkin berbeda dari tarif yang sudah ditetapkan oleh pemerintah," ujarnya. Riki, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT Geo Dipa Energi (Persero), menjelaskan lebih lanjut bahwa cara distribusi yang akan diadopsi dapat menyebabkan biaya energi menjadi semakin tinggi. Hal ini terjadi karena kesulitan yang dihadapi oleh negara dalam menentukan tarif dasar listrik yang sesuai. Ia juga menekankan kebutuhan agar RUU EBET lebih menitikberatkan pada insentif bagi pengembang energi baru terbarukan. Riki berpendapat, daripada mengikuti arus liberalisasi sistem ketenagalistrikan, fokus utama seharusnya ditujukan pada cara teknologi energi terbarukan dapat berfungsi dengan baik di Indonesia. "Materi pembahasan sebaiknya juga menyangkut insentif untuk pengembangan teknologi energi terbarukan," jelasnya. Dengan penerapan kebijakan insentif tersebut, Riki yakin bahwa dampak positifnya akan lebih besar dalam konteks perkembangan ekonomi, yang tercermin melalui Produk Domestik Bruto (GDP). Ia menambahkan bahwa dengan adanya kebijakan pajak karbon dan skema pinjaman hijau, keuntungan bagi masyarakat harus menjadi prioritas utama. "UU yang mengatur pajak karbon dari RUU EBET seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan justru membebani mereka dengan tarif listrik yang tinggi," tegasnya. Riki juga menyoroti bahwa penambahan skema *power wheeling* dalam RUU ini bisa menjadikannya tidak tepat sasaran, sehingga ia mengharapkan agar DPR dan pemerintah lebih memprioritaskan kepentingan masyarakat dalam proses pembahasan ini. ANTARA