JAKARTA –
**Borneonews - Moskow**, Menyusul munculnya kontroversi yang melibatkan reformasi pensiun di Prancis, Perdana Menteri Michel Barnier mengumumkan rencananya untuk melanjutkan diskusi terkait perubahan tersebut. Pembahasan mengenai reformasi itu telah menimbulkan gelombang protes di berbagai lokasi di seluruh negeri, yang berlangsung dari Januari hingga Juni 2023 dan diikuti oleh lebih dari satu juta warga Prancis. Undang-undang baru yang ditetapkan akan mengatur kenaikan bertahap usia pensiun dari 62 tahun menjadi 64 tahun, dan diterapkan mulai bulan September mendatang. Barnier, dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi TF1, menegaskan, "Saya akan membuka debat untuk memperbaiki undang-undang ini demi mereka yang paling terdampak." Pernyataan ini menunjukkan kemauan pemerintah untuk mendengarkan suara masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Meski demikian, Barnier enggan menjelaskan lebih lanjut apakah ketentuan mengenai kenaikan usia pensiun tersebut akan ditinjau kembali. Ia menyatakan bahwa langkah-langkah yang diambil harus tetap berlandaskan pada pertimbangan anggaran yang matang. Dalam waktu dekat, dia berencana untuk mengungkapkan pandangannya di hadapan parlemen sebagai bagian dari upaya menampung masukan dari berbagai pihak. Selain itu, Barnier juga menyoroti berbagai prioritas dalam agenda pemerintahnya. Beberapa di antaranya mencakup pengendalian arus migrasi melalui strategi khusus, perbaikan layanan publik, serta upaya untuk mencegah terjadinya peningkatan utang nasional Prancis. Dengan demikian, agenda reformasi pensiun dan aspek lainnya menjadi bagian integral dari kebijakan pemerintahan saat ini. ANTARA